Mewujudkan Pusat Ekonomi Kelas Dunia, Direncanakan Pengembangan KEK Bekasi – Purwakarta

Foto: Pembangunan Infrastruktur Jalan Menuju KEK Bekasi – Purwakarta

Jakarta, beritaglobal.net – Pemerintah berencana membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bekasi-Purwakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi kelas dunia. Pengembangan kawasan ini bagian dari konsep megapolitan Jakarta-Bandung yang terintergrasi, pada tahun 2045 diperkirakan akan berpenduduk lebih dari 80 juta jiwa.

Proses pembangunan infrastruktur transportasi telah disiapkan dengan baik. Sarana transportasi masal yang telah direncanakan adalah light rail transit (LRT), pelebaran elevated toll Jakarta – Karawang, high speed rail Jakarta – Bandung, jalan tol Jakarta – Cikampek II yang berlokasi di sisi selatan yang pararel dengan ruas jalan toll Jakarta – Cikampek saat ini, Pelabuhan Patimban dan Bandara Internasional Kertajati.
Presiden RI Jokowi mengamanatkan pembentukan dan pengembangan KEK Bekasi – Purwakarta, kepada jajaran menteri terkait. Kamis (02/11/2017), Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, memimpin rapat dengan 8 kementrian di kantornya.

Hadir dalam agenda rapat koordinasi membahas agenda tunggal, mengkaji inisiatif pengembangan pusat ekonomi dunia dan Asia Tengara di KEK Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan dari Kementerian Keuangan.

Hadir pula dalam rapat koordinasi itu Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani, Wakil Ketua Umum Kadin James Riady dan Sanny Iskandar yang juga Ketua Asosiasi Kawasan Industri.

Guna tercapainya rencana pengembangan KEK tersebut sebagai wilayah yang terintegrasi, Menteri Luhut mengatakan bahwa pemerintah meminta 30 pengembang di kawasan ini untuk membuka jalan di dua sisi Tol Cikampek.

Diperkirakan mempunyai prospek yang menjanjikan, Pemerintah meminta untuk proyek tersebut segera direalisasikan. Dengan lahan lebih kurang 1.000 kilometer pesegi, saat ini tengah dirampungkan hasil kajian, untuk selanjutnya pada 16 November 2017 dilaporkan ke Presiden RI.

Luhut mengatakan bahwa “Kamar Dagang dan Industri (KADIN), telah memberikan masukan kepada pemerintah agar KEK Bekasi – Karawang – Purwakarta menjadi kawasan industri kelas dunia. Tinjauan melalui udara telah dilakukan KADIN pada 30 Oktober 2017. Dilanjutkan tinjauan bersama Bappenas pada 31 Oktober 2017, sedangkan kajian Bappenas membutuhkan waktu sekira dua minggu.”

Lebih lanjut disampaikan Luhut, “Saat ini, wilayah Bekasi-Karawang-Purwakarta belum terintegrasi dengan baik dan dibutuhkan efisiensi agar menjadi KEK. Kunci utama terwujudnya KEK adalah koordinasi dan efisiensi,” tutup Luhut.

Berdasar informasi diterima, para pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin meminta pemerintah agar serius mengembangkan KEK Bekasi-Karawang-Purwakarta, sehingga terwujud kawaaan industri kelas dunia.

Secara terpisah, Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani mengatakan jika potensi KEK Bekasi-Karawang-Purwakarta cukup besar karena aktivitas industri sangat sibuk dan padat ditambah ketiga kawasan tersebut mempunyai jumlah penduduk mencapai 11 juta orang.

“Saat ini, ketiga kawasan tersebut belum terintegrasi dan masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Agar bisa menjadi KEK diperlukan kemudahan dan efisiensi mulai dari perizinan, infrastruktur hingga birokrasi,” tuturnya.
Selanjutnya masih diungkapkan Ketua Umum Kadin, “Potensi KEK Bekasi-Karawang-Purwakarta sangat besar, jika sudah terealisasi maka Indonesia akan bangga dan lebih kompetitif.”

Kadin mengusulkan agar segera dibentuk Badan Otonomi Khusus yang fokus untuk mengembangkan KEK Bekasi-Karawang-Purwarkarta. “Badan Otonomi Khusus bertanggung jawab untuk semua perizinan, kemudahan birokrasi dan tentunya infrastruktur,” ujar Rosan.

Keuntungan yang akan diperoleh Indonesia jika KEK Bekasi-Karawang-Purwarkata terwujud adalah penurunan angka pengangguran. Diharapkan, KEK menyerap banyak tenaga kerja dengan tambahan daya saing dan membuat warga Indonesia lebih percaya diri.

Rosan menutup pendapatnya, “Para pelaku usaha menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah.” (Agus/net)

Editor: Redaksi beritaglobal.net