RHS Di Mata Warga: Pengangkatan P3K Tanpa Pungli, Bupati Simalungun Raih Dukungan Untuk Periode Kedua

Laporan: S Hadi Purba 

SIMALUNGUN | SUARAGLOBAL.COM – Kepemimpinan Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS) kembali menuai pujian dari masyarakat Kabupaten Simalungun, khususnya terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang berlangsung tanpa biaya. Warga Nagori Moho, Kecamatan Jawamaraja Bah Jambi, Luhut Sianturi, menjadi salah satu suara yang menyoroti pencapaian ini sebagai prestasi besar di bawah kepemimpinan RHS.

Dalam acara Konsolidasi Pemenangan RHS-AZI yang digelar di Posko Pemenangan Nagori Moho pada Jumat, 4 Oktober 2024, Luhut menyatakan rasa kagumnya terhadap langkah RHS yang menghapus praktik pungutan liar. Ia menyebut pengangkatan tetangganya sebagai P3K tanpa dipungut biaya sebagai bukti nyata perubahan positif yang telah terjadi.

“Biasanya, ada biaya yang harus dibayarkan untuk mendapatkan jabatan. Tapi sekarang, semua itu sudah hilang. Di masa RHS, kami tidak lagi mendengar cerita seperti itu. Salut saya melihat pemimpin seperti ini,” ungkap Luhut dengan antusias.

Menurutnya, kebijakan ini bukan hanya tentang pengangkatan P3K tanpa pungutan, tetapi juga langkah besar dalam memerangi korupsi di birokrasi lokal. “Ini adalah bentuk perubahan yang sangat berarti bagi kami. Bukan hanya soal pengangkatan pegawai, tetapi juga perbaikan moral dalam kepemimpinan,” tambah Luhut.

Tak hanya berbicara soal pengangkatan P3K, Luhut juga menyampaikan apresiasi atas peningkatan infrastruktur di daerahnya. Ia menyoroti proyek perbaikan jalan dari Simpang Nagojor hingga Bah Jambi yang sedang dilaksanakan. “Perhatian RHS terhadap infrastruktur juga luar biasa. Bagi saya, beliau pantas kembali memimpin Kabupaten Simalungun,” tuturnya.

Di hadapan para pendukungnya, RHS menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, setiap proses rekrutmen pegawai pemerintah, termasuk P3K, dilakukan tanpa pungutan liar. Ia menjelaskan bahwa transparansi adalah salah satu nilai utama yang ia pegang teguh selama menjabat sebagai bupati.

“Tidak ada uang pulsa untuk jabatan atau pengangkatan ASN Honorer hingga P3K. Silakan tanyakan langsung kepada mereka yang baru dilantik. Semua murni berdasarkan kinerja dan kebutuhan,” ujar RHS dalam pidatonya.

RHS juga memaparkan bahwa Kabupaten Simalungun baru saja mendapat tambahan kuota sebanyak 2.000 formasi P3K, khususnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam kesempatan tersebut, ia kembali menegaskan bahwa tidak akan ada praktek pungutan dalam proses pengangkatan ini.

“Kalau saya mengambil uang dari mereka, bayangkan berapa banyak yang bisa saya dapatkan. Tapi itu bukan prinsip saya. Pemimpin yang mengambil keuntungan dari warganya tidak akan mendapat berkah,” tegas RHS.

Pencapaian RHS dalam memimpin Kabupaten Simalungun, termasuk kebijakan tanpa pungli, infrastruktur, dan pelayanan publik, telah memperkuat dukungan masyarakat terhadap pencalonannya kembali sebagai bupati untuk periode 2024-2029. Warga seperti Luhut berharap agar RHS bisa melanjutkan kepemimpinannya yang dinilai bersih, transparan, dan pro-rakyat.

Dalam penutupannya, RHS meminta masyarakat untuk bijak dalam memilih pemimpin yang telah terbukti memberikan perubahan nyata dan menjauhkan diri dari pemimpin yang terlibat dalam praktik korupsi.

“Jangan biarkan kita kembali ke era yang penuh dengan pungutan liar dan ketidakadilan. Pilihlah pemimpin yang telah membuktikan dirinya,” tutup RHS. (*)