Dinamika Harga di Jawa Timur: Surabaya Alami Deflasi, Banyuwangi Pimpin Inflasi

Laporan: Bagas

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Pergerakan inflasi dan deflasi di Jawa Timur menunjukkan pola yang beragam berdasarkan laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur. Kota Surabaya mengalami deflasi sebesar 0,07 persen, sementara Kabupaten Banyuwangi mencatat inflasi tertinggi di Jawa Timur, yaitu 0,94 persen, (05/03/25).

Menurut Zulkipli, perbedaan ini dipengaruhi oleh variasi pola konsumsi dan dinamika harga di tiap daerah. Penurunan tarif listrik menjadi faktor utama yang mendorong deflasi di beberapa wilayah, tetapi dampaknya tidak seragam di seluruh provinsi.

Surabaya Deflasi, Jember dengan Inflasi Terkecil

Dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,78, Kota Surabaya mengalami deflasi terendah di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa harga-harga di kota metropolitan ini relatif stabil dengan sedikit penurunan.

Sementara itu, Kabupaten Jember mencatat inflasi terendah di Jawa Timur, yakni 0,14 persen, dengan IHK 105,85. Dibandingkan dengan Banyuwangi, kenaikan harga di Jember lebih terkendali, terutama di sektor makanan dan transportasi.

Banyuwangi Pimpin Inflasi Jawa Timur

Berbeda dengan Surabaya dan Jember, Kabupaten Banyuwangi justru mencatat inflasi tertinggi di Jawa Timur, dengan IHK mencapai 107,02. Menurut Zulkipli, kenaikan harga di Banyuwangi dipicu oleh lonjakan harga bahan makanan, tembakau, dan transportasi.

“Struktur ekonomi dan pola konsumsi masyarakat yang berbeda membuat dampak inflasi dan deflasi tidak seragam di tiap daerah,” jelas Zulkipli.

Tren Deflasi Nasional

Tidak hanya di Jawa Timur, fenomena deflasi juga terjadi di 33 provinsi lain di Indonesia, sementara 5 provinsi mengalami inflasi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan deflasi secara nasional adalah penurunan tarif listrik akibat diskon dari PLN.

“Diskon listrik ini menjadi faktor utama yang menekan indeks harga di berbagai daerah,” pungkas Zulkipli.

Dengan adanya variasi inflasi dan deflasi di Jawa Timur, pemerintah daerah diharapkan terus memantau harga kebutuhan pokok serta menyesuaikan kebijakan ekonomi guna menjaga stabilitas harga di masing-masing wilayah. (*)