Arahan Presiden Prabowo Direspons Barantin: Sistem Preborder Jadi Garda Ekspor RI

JAKARTA | SUARAGLOBAL.COM – Badan Karantina Indonesia (Barantin) menyatakan komitmennya untuk mendukung langkah deregulasi sebagai strategi menghadapi dinamika ekonomi global, menyusul kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Amerika Serikat. Dalam langkah antisipatif, Barantin menegaskan bahwa sistem layanan karantina berbasis preborder yang telah dijalankan selama beberapa tahun, menjadi kunci utama memperkuat posisi ekspor Indonesia di tengah ketidakpastian perdagangan dunia.

Kepala Barantin Sahat M. Panggabean dalam siaran pers pada Kamis (10/04/25), menyampaikan bahwa penerapan sistem preborder adalah bentuk nyata dari penyederhanaan layanan, sekaligus bagian dari strategi pertahanan biosekuriti nasional. Sistem ini memungkinkan proses verifikasi kesehatan komoditas dilakukan sebelum barang tiba di Indonesia, sehingga mempercepat arus masuk barang, khususnya bagi komoditas dengan risiko rendah dan sedang.

“Kami siap mendukung upaya pemerintah dalam merespons kebijakan tarif impor oleh Amerika Serikat. Deregulasi dan penyederhanaan perizinan adalah langkah krusial. Barantin sudah menerapkan konsep preborder sebagai kemudahan layanan yang memberi kepastian dan kecepatan,” ujar Sahat.

Dalam pernyataannya, Sahat juga menegaskan bahwa arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, telah memberikan mandat kepada jajaran kabinet untuk mempercepat deregulasi. Presiden menekankan pentingnya memperkuat sistem karantina nasional sebagai bagian dari pertahanan hayati (biodefense) sekaligus menjaga kelancaran ekspor.

“Presiden menginstruksikan deregulasi sebagai respons terhadap kebijakan tarif resiprokal Amerika. Bila proses karantina di negara asal sudah sesuai prosedur, maka di Indonesia prosesnya tidak akan memakan waktu lama,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sahat menjelaskan bahwa sistem preborder bekerja melalui dokumen pemberitahuan awal (prior notice), yang menunjukkan bahwa komoditas telah memenuhi syarat kesehatan sebelum sampai ke pelabuhan atau bandara Indonesia. Ini memberikan efisiensi dalam penanganan, termasuk penurunan biaya logistik dan risiko penolakan impor.

Dari sisi makroekonomi, Sahat merujuk pada paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menekankan bahwa ekspor komoditas pertanian masih memiliki prospek tinggi, serta neraca perdagangan komoditas ini tetap surplus sebelum kebijakan tarif diberlakukan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Layanan Karantina Penuhi SLA dan Dorong NLE

Implementasi preborder juga disebut telah mendukung pengembangan National Logistic Ecosystem (NLE), yang mempercepat pergerakan barang dan menurunkan biaya logistik nasional. Penerapan layanan digital Single Submission Quarantine Customs (SSm QC) berbasis sinergi antarinstansi menjadi motor penggerak efisiensi di 53 pelabuhan dan 7 bandara utama di Indonesia.

“Untuk komoditas berisiko rendah dan sedang, layanan karantina bisa diselesaikan kurang dari 24 jam. Kami sudah memenuhi SLA atau Service Level Agreement dengan target 1 hari untuk risiko rendah dan 1-3 hari untuk risiko sedang,” ungkap Sahat.

Secara terpisah, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Barantin, Ichwandi, menyebut bahwa berdasarkan sistem Best Trust (Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology), rata-rata waktu penyelesaian layanan karantina di 26 Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada tahun 2024 menunjukkan efisiensi tinggi.

“Rata-rata waktu layanan pada 2024 tercatat 9,06 jam. Waktu tercepat 5,85 jam terjadi pada bulan September, dan waktu terlama 12,82 jam pada bulan Maret. Angka ini menunjukkan bahwa SLA telah tercapai secara konsisten,” jelas Ichwandi.

Barantin menegaskan akan terus mengoptimalkan skema preborder untuk mempercepat proses clearance dan menjaga daya saing ekspor nasional. Dukungan terhadap deregulasi bukan hanya respons terhadap tekanan eksternal, tetapi juga bentuk adaptasi strategis untuk menjaga stabilitas perdagangan dan keamanan hayati nasional. (Yuanta)