Pj.Gubernur Adhy Karyono Dorong Implementasi SUMP dengan Keterlibatan Kelembagaan dan Masyarakat

 

Laporan: Iswahyudi Artya 

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) Gerbangkertasusila Plus (GKS+). Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan layanan transportasi publik yang terintegrasi di wilayah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, dan Jombang, (18 Juli 2024).

Dalam acara penyerahan dokumen akhir SUMP GKS+ dari perwakilan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Development Bank, Adhy menyampaikan pentingnya melibatkan kelembagaan dan masyarakat dalam proses implementasi ini. 

Kami harus mendorong akses pembiayaan dan sumber pendanaan untuk perencanaan prioritas, serta memastikan adanya kelembagaan yang akan mengelola transportasi publik, termasuk otoritasnya. Keterlibatan masyarakat juga sangat krusial dalam implementasi ini,” ujarnya.

Adhy menambahkan bahwa SUMP GKS+ diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat Jawa Timur, seperti peningkatan panjang layanan umum hingga 700 km berbasis jalan, rel, dan air, serta peningkatan pengguna angkutan umum hingga 3,5 kali lipat. 

“Dengan rencana ini, kita dapat mengurangi kemacetan lalu lintas hingga 64 persen dan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 38 persen,” tambahnya.

Implementasi SUMP GKS+ juga akan menciptakan 25 intermoda penting dan 9 potensi area pengembangan berbasis transit. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur, yang menekankan pentingnya proyek dan program infrastruktur transportasi publik di wilayah GKS+.

Adhy juga mengapresiasi kerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam mendukung implementasi SUMP GKS+. “Kerja sama yang telah terjalin selama dua tahun ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk melaksanakan dan mengadopsi rencana aksi SUMP di seluruh wilayah GKS+,” katanya.

Direktur Angkutan Jalan Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Suharto, menyatakan bahwa dokumen SUMP akan menjadi rujukan penting untuk langkah berikutnya dalam pengembangan transportasi publik yang terintegrasi di Indonesia. “Kami berharap kota-kota lain di Indonesia dapat belajar dari integrasi dan pendanaan APBD di bidang angkutan umum yang telah dilakukan di Surabaya,” ungkapnya.

Deputi Sarana Prasarana Bappenas, Ervan Maksum, menekankan bahwa SUMP tidak hanya menjadi panduan dalam pengembangan transportasi, tetapi juga menjawab persoalan perencanaan perkotaan yang harus selaras, seperti masalah sampah, air, dan sanitasi. “Penting untuk menyelaraskan tata ruang dan transportasi publik, dan kami berterima kasih kepada Pemprov Jatim yang telah menjadi contoh dalam konsep ini,” ujarnya.

Penyerahan dokumen akhir SUMP oleh Olaf Goerke dari KfW Development Bank kepada Pj. Gubernur Adhy Karyono dan Deputi Sarana Prasarana Bappenas Ervan Maksum menandai langkah penting dalam mewujudkan transportasi publik yang terintegrasi di Gerbangkertasusila Plus. (*)