 |
| Ketua DPRD Kabupaten Buru dan Wakil Ketua 1 Djalil Mukaddar lakukan kunjungan ke PT WWI terkait tunggakan gaji karyawan |
Laporan: Fajrin Nirwan
NAMLEA |SUARAGLOBAL.COM - Pimpinan DPRD Kabupaten Buru hingga Sabtu kemarin (27/4/2024) telah lakukan tiga kali kunjungan kerja ke perusahaan PT Waenibe Wood Industri (WWI), namun pihak DPRD merasa tidak dihargai oleh perusahaan dikarenakan manejer perusahaan seolah mangkir dari upaya pertemuan tersebut.
Alasan pimpinan DPRD Buru yaitu M.Rum Soplestuny dan Djalil Mukadar inspeksi langsung ke lokasi perusahaan terkait penunggakan gaji karyawan yang sudah 7 bulan belum dibayarkan PT WWI kepada karyawan.
Namun dalam kunjungan wakil rakyat tersebut, mereka hanya bertemu dengan staf humas perusahaan.
Padahal surat pemberitahuan kunjungan kerja telah disampaikan lebih awal dan harusnya mendapat respon baik oleh pimpinan perusahaan secara langsung.
Dalam pertemuan dengan pihak perusahaan Soplestuny berjanji jika PT WWI ini tidak membayarkan hak-hak dari para karyawan maka perusahan dipastikan akan mendapatkan rekomendasi yang dikirimkan DPRD ke pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maluku terkait masalah perusahan yang terjadi selama ini.
"tentunya kami DPRD Kabupaten Buru akan mengirimkan rekomendasi ke pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait hak-hak karyawan yang selama ini bermasalah oleh PT WWI" tegas soplestuny.
Hal Senada turut disampaikan Wakil Ketua DPRD Buru Djalil Mukaddar, DPRD Buru berdasarkan mekanisme tata tertib akan memanggil pimpinan manajer perusahan secara paksa.
Karana tiga kali dalam kunjungan, pimpinan manajer tidak pernah berada di tempat.
Mukaddar juga menyinggung soal pimpinan manajer perusahaan yang katanya banyak uang tapi tidak mampu membayar gaji karyawan.
“Katanya bos perusahan banyak uang, kok kenapa gaji karyawan tidak bisa dibayarkan,” ucapnya.
“Kalau tidak dibayarkan hak karyawan ini, mau makan apa keluarga mereka,” lanjutnya.
Pihaknya menyayangkan dengan sikap manajer perusahaan yang dinilai tidak pernah menghargai kedatangan DPRD.
Untuk itu DPRD secara kelembagaan akan memanggil paksa manajer perusahaan. (*)
