Laporan: Iswahyudi Artya
JATIM | SUARAGLOBAL.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, memberikan apresiasi tinggi terhadap Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) provinsi, (24/7/24).
Diskusi tersebut membahas kebijakan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) dan optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). FGD ini dihadiri oleh Prof. Idah Zahroh dari Universitas Muhammadiyah Malang dan Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto.
Dalam sambutannya, Adhy Karyono menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mencari keseimbangan antara industri rokok dan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebutkan bahwa Jawa Timur, sebagai penghasil cukai rokok terbesar di Indonesia dengan kontribusi 60 persen, mendapatkan alokasi DBHCHT sebesar Rp2,77 triliun tahun ini.
Dari jumlah tersebut, Rp700 miliar akan digunakan untuk peningkatan sektor kesehatan dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal.
“DBHCHT sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dana ini digunakan untuk berbagai program sosial, termasuk membantu buruh rokok, petani tembakau, dan masyarakat kurang mampu. Kami berkomitmen untuk menggunakan dana ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Adhy.
Pj Gubernur juga menekankan bahwa dana ini diharapkan dapat mendukung program-program produktif, termasuk pemberdayaan ekonomi dan akses modal. Salah satu fokus utamanya adalah pencapaian Universal Health Coverage (UHC) melalui program BPJS Kesehatan, agar layanan kesehatan dapat merata di seluruh Jawa Timur.
Adhy juga menyatakan bahwa hasil diskusi ini akan menjadi dasar bagi Bappeda untuk menyusun kajian akademis yang mendukung kebijakan ini. Ia menegaskan pentingnya dukungan dari semua pihak, termasuk akademisi dan industri rokok, untuk memastikan bahwa manfaat DBHCHT dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“FGD ini menjadi sinergi yang sangat berharga untuk mendorong kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa dana DBHCHT digunakan secara optimal untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan membantu sektor kesehatan,” tambah Adhy.
Diskusi ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pemangku kepentingan dalam mengelola dan memanfaatkan DBHCHT dengan lebih efektif untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. (*)
