KPK Warning Kepala Daerah: Jangan Ada Kepentingan Pribadi dalam Kebijakan! Wujudkan Pemerintahan Bersih Tanpa Korupsi

Laporan: Ninis Indrawati

SIDOARJO | SUARAGLOBAL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong kepala daerah untuk menjaga komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah, yang berlangsung di Jogja Expo Center, Yogyakarta, pada Rabu (19/3/2025).

Acara ini dihadiri oleh para kepala daerah dari berbagai provinsi, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Rapat ini menjadi bagian dari program KPK dalam memperkuat pengawasan serta meningkatkan kesadaran kepala daerah terhadap pentingnya integritas dalam kepemimpinan mereka.

KPK Ingatkan Kepala Daerah untuk Menjaga Komitmen

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa kepala daerah yang baru dilantik harus memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Ia menekankan bahwa tantangan utama setelah terpilih bukan hanya bagaimana menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga memastikan setiap kebijakan yang diambil tidak mengandung konflik kepentingan.

“Setelah melalui berbagai tahapan hingga dilantik, yang terpenting bagi kepala daerah adalah menjaga komitmennya dalam mengelola pemerintahan secara bersih dan akuntabel,” ujar Setyo Budiyanto.

Selain itu, ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta aparat penegak hukum sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Meskipun pengawasan KPK tidak selalu terlihat secara langsung, komisi ini tetap aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan di seluruh Indonesia.

Dukungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap Upaya Pencegahan Korupsi

Dalam acara ini, Bupati Sidoarjo, Subandi, turut hadir bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Fenny Apridawati, serta Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap langkah-langkah KPK dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan.

“Alhamdulillah, kami berkesempatan untuk hadir dalam sosialisasi yang sangat penting ini. Bersama dengan Ketua DPRD dan Sekda, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Sidoarjo,” ujar Subandi.

Menurutnya, salah satu kunci utama dalam mencegah korupsi adalah membangun sistem pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Dengan sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif, visi dan misi pembangunan daerah dapat lebih mudah diwujudkan.

“Kami berharap hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif bisa terus terjaga, sehingga semua program dan kebijakan yang kami jalankan bisa membawa manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Subandi juga menekankan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi prioritas utama, bukan hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi seluruh elemen masyarakat. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga integritas demi membangun daerah yang lebih baik.

“Mari kita jaga semangat untuk terus membangun Sidoarjo dengan prinsip tata kelola yang baik dan jauh dari praktik korupsi,” tutupnya.

Komitmen Bersama untuk Pemerintahan yang Bersih

Dalam acara ini, berbagai narasumber hadir untuk memberikan wawasan mendalam tentang strategi pencegahan korupsi di daerah. Diharapkan, melalui kegiatan ini, kepala daerah semakin sadar akan tanggung jawab mereka dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan profesional.

Dengan adanya pendampingan dan pengawasan ketat dari KPK, serta komitmen kepala daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, harapannya praktik korupsi di tingkat daerah dapat terus ditekan, sehingga pembangunan daerah bisa berjalan lebih optimal untuk kesejahteraan masyarakat. (*)