Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Penyalahgunaan Dana Desa, Dikawal Tiga Lembaga Negara

Foto Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Dana Desa

Ungaran, BeritaGlobal.net – Sejak tahun 2015 lalu, pemerintah pusat telah menggulirkan anggaran pembangunan untuk setiap desa sebesar 1 milyar rupiah per tahunnya.  Hal ini diatur dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa dan Desa Mempunyai Otoritas Penuh Terkait Penggunaannya.

Hari Selasa (24/10), sekira pukul 09.00 WIB hingga pukul 10.30 WIB, bertempat di gedung Condrowulan Polres Semarang, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi pendampingan dan pengawasan dana desa oleh Bhabinkamtibmas Polres Semarang.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolres Semarang, Kabag Ops. Polres Semarang, Kepala Dispermasdes Kabupaten Semarang, Kasat Reskrim Polres Semarang, KBO Intelkam Polres Semarang, Kapolsek di jajaran Polres Semarang, anggota Bhabinkamtibmas Polsek jajaran Polres Semarang sebanyak 134 personel.

Berdasar informasi yang dihimpun BeritaGlobal.net dari Kepala Bapermasdes Kabupaten Semarang, Drs. Y. Bambang Trihardjono, M.M., menjelaskan bahwa “nantinya, dana desa akan ditingkatkan dari 1 milyar rupiah per tahun anggaran, menjadi 2 milyar rupiah per tahun anggaran. Bagi desa yang tidak bisa menyerap dana tersebut secara keseluruhan, maka sisanya akan dikembalikan ke pemerintah pusat.” Ditambahkan lagi, “saat ini sudah ada laporan kepolisian, bahwa telah ditangkap 900 orang oknum kepala desa, karena penyalahgunaan, penyelewengan dan penyimpangan penggunaan dana desa di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Dengan adanya peningkatan dana desa, diharapkan pembangunan di desa, dengan menggunakan dana desa, tidak boleh di sub kan ke pihak ke 3, sehingga pembangunan murni dikelola oleh desa itu sendiri.

Dalam keterangan terpisah, Kasat Reskrim Polres Semarang menjelaskan, “MoU antara POLRI dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Mendagri, ditanda tangani pada tanggal 20 Oktober 2017.  Adanya peran serta POLRI melalui anggota Bhabinkamtibmas, dalam ikut mengawasi dana desa dari pemerintah diharapkan, dana tersebut bisa dipergunakan sesuai dengan keperuntukan yang telah ditentukan,” terangnya. 

Dikatakan lebih lanjut oleh Kasat Reskrim Polres Semarang, “selain melakukan pengawasan Polri juga melakukan pendampingan kepada desa dalam penggunaan dana desa, sehingga akan meminimalisir penyimpangan dan penyelewengan dana desa,” tandasnya. (Agus S/M. Nur)