8,9 Juta Anak Jatim Jadi Sorotan! DPRD Desak Strategi Pendidikan Menyeluruh dan Berkeadilan

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Jumlah anak usia sekolah di Jawa Timur yang menembus angka fantastis, yakni sekitar 8,9 juta jiwa, menjadi perhatian serius DPRD Jawa Timur. Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi PKS, Puguh Wiji Pamungkas, menegaskan perlunya strategi menyeluruh dan berkeadilan demi memastikan kualitas pendidikan merata di seluruh penjuru provinsi.

Pernyataan itu disampaikan Puguh pada Senin (9/2/2026), menyusul rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur 2025 yang menunjukkan besarnya populasi peserta didik di berbagai jenjang pendidikan.

“Dengan jumlah anak usia sekolah yang sangat besar, Jawa Timur memiliki peluang luar biasa untuk melahirkan generasi unggul. Namun, tantangan pemerataan akses dan kualitas pendidikan harus dijawab melalui kebijakan yang komprehensif,” tegas Puguh.

Berdasarkan data BPS Jatim 2025, komposisi anak usia sekolah di Jawa Timur terbagi sebagai berikut:

1,2 juta anak PAUD, 4,1 juta siswa SD/MI, 2,1 juta siswa SMP/MTs, 1,5 juta siswa SMA/SMK/MA.

Angka ini menegaskan bahwa Jawa Timur adalah salah satu lumbung generasi muda terbesar di Indonesia. Namun di balik potensi besar tersebut, masih tersimpan persoalan klasik: kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Puguh menyoroti fakta bahwa sejumlah daerah perifer masih menghadapi keterbatasan infrastruktur sekolah, distribusi guru yang belum merata, hingga minimnya akses terhadap teknologi pembelajaran.

“Pemerataan pendidikan harus menjadi prioritas utama. Intervensi kebijakan dan anggaran Pemprov Jatim harus difokuskan pada wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal,” ujarnya lugas.

Ia menilai, tanpa kebijakan afirmatif dan alokasi anggaran yang tepat sasaran, kesenjangan kualitas pendidikan akan semakin melebar dan berdampak pada daya saing generasi muda di masa depan.

Tak hanya soal akses, kualitas sumber daya pendidik juga menjadi perhatian. Jawa Timur tercatat memiliki sekitar 590 ribu guru. Namun persoalan kompetensi dan kesejahteraan masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi.

“Guru yang profesional dan sejahtera akan mampu memberikan pembelajaran berkualitas, sehingga anak-anak bisa berkembang secara maksimal,” kata Puguh.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kapasitas guru harus berjalan seiring dengan kebijakan kesejahteraan, agar semangat dan dedikasi tenaga pendidik tetap terjaga.

Menghadapi arus globalisasi dan revolusi industri 4.0, Puguh menilai integrasi teknologi dalam sistem pendidikan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Kurikulum, menurutnya, harus menekankan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi.

Sekolah-sekolah di wilayah tertinggal, lanjutnya, juga perlu didukung dengan infrastruktur digital yang memadai agar tidak semakin tertinggal dalam transformasi pendidikan.

Sorotan lain yang tak kalah penting adalah penguatan pendidikan vokasi. Puguh menekankan perlunya penguatan link and match antara SMA/SMK dengan dunia industri agar lulusan siap kerja dan mampu bersaing.

“Link and match antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri harus diperkuat. Ini bagian dari strategi menyeluruh untuk menyiapkan generasi muda yang kompeten,” tandasnya.

Dengan penguatan vokasi, lulusan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Meski mendorong modernisasi dan digitalisasi, Puguh mengingatkan bahwa pendidikan di Jawa Timur tidak boleh tercerabut dari akar budaya lokal. Nilai gotong royong, etos kerja, dan toleransi harus tetap menjadi fondasi dalam membentuk karakter generasi muda.

“Strategi pendidikan harus holistik, menyeluruh, dan berkeadilan, agar seluruh anak usia sekolah di Jawa Timur mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan mampu menghadapi persaingan global,” pungkasnya.

Dengan 8,9 juta anak usia sekolah sebagai modal demografis, Jawa Timur kini dihadapkan pada pilihan besar: bergerak cepat dengan strategi komprehensif, atau tertinggal dalam kompetisi global. DPRD Jatim pun mendesak agar momentum ini tak disia-siakan. (*)