Exit Meeting: BPK Soroti Laporan Keuangan Kemenkumham

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM  – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menggelar exit meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2024. Acara yang berlangsung di Aula Raden Wijaya ini menjadi penutup rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan sejak akhir tahun lalu, (11/04/25).

Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Haris Sukamto, menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh jajaran selama proses audit berlangsung. Ia menekankan pentingnya keterbukaan dan kolaborasi dalam mendukung proses pemeriksaan, termasuk dari unit-unit kerja di bawah Ditjen Pemasyarakatan.

“Meski berasal dari unit yang berbeda, seluruh satuan kerja tetap punya tanggung jawab kolektif atas laporan keuangan Kemenkumham. Pemeriksaan ini jadi sarana introspeksi dan peningkatan kualitas tata kelola,” ujarnya.

Haris juga mengungkapkan bahwa pemeriksaan telah melibatkan berbagai kantor imigrasi, lapas, dan rutan di Jawa Timur. Ia mengakui masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan keuangan, namun menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menindaklanjuti semua temuan untuk perbaikan ke depan.

Sementara itu, Pengendali Teknis BPK, Novid Mahyudin, menyoroti pentingnya transformasi sistem dan pemahaman para pelaksana anggaran dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan. Menurutnya, audit bukan hanya untuk mencari kesalahan, tetapi juga memberikan solusi.

“Seorang auditor ibarat dokter, bukan hanya mendiagnosis tapi juga memberi resep. Temuan audit harus dijadikan bahan pembelajaran, bukan diulangi lagi,” tegas Novid.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya komunikasi aktif antara auditor dan auditee dalam setiap tahapan pemeriksaan. BPK menyampaikan bahwa proses audit masih berjalan, termasuk pengecekan fisik bangunan di Lapas Pasuruan dan Rutan Surabaya.

Pertemuan ini diakhiri dengan harapan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi landasan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di wilayah Jawa Timur. (*)