Polda Jatim dan Bea Cukai Jalin Kolaborasi Perangi Peredaran Barang Ilegal di Jawa Timur

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Polda Jawa Timur dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jatim I memperkuat sinergi dalam upaya memerangi peredaran barang ilegal, melalui pertemuan resmi yang digelar di Mapolda Jatim, Senin (8/7/2025). Pertemuan tersebut menjadi tonggak penting dalam kolaborasi strategis antar lembaga penegak hukum dan pengawasan perdagangan di wilayah Jatim.

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, menegaskan urgensi kerja sama lintas instansi dalam menghadapi ancaman serius dari peredaran narkoba dan rokok ilegal. Ia menyoroti bahwa wilayah Jawa Timur, khususnya jalur laut seperti di kawasan Madura, menjadi titik rawan penyelundupan barang terlarang.

“Modus operandi jaringan peredaran narkoba dan barang ilegal semakin kompleks. Mereka tidak hanya memanfaatkan jalur darat, tetapi juga memperluas operasi ke jalur laut dan udara. Ini butuh respons terpadu,” ujar Kapolda.

Pengungkapan kasus narkotika di perairan Masalembu, kata Kapolda, menjadi indikasi bahwa wilayah ini telah menjadi target strategis jaringan perdagangan ilegal. Ia mendorong penguatan koordinasi intelijen dan pertukaran data antar institusi guna meningkatkan efektivitas pengawasan.

Lebih jauh, Irjen Nanang juga menyoroti persoalan maraknya UMKM rokok murah yang tidak bercukai, yang menurutnya bisa merusak iklim industri rokok yang legal dan berkontribusi pada penerimaan negara. Ia menyarankan pendekatan yang tidak semata represif, tetapi juga edukatif.

“Kami siap membina pelaku usaha agar bisa beralih menjadi produsen legal. Ini bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan ketahanan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, Kakanwil DJBC Jatim I yang baru dilantik, Untung Basuki, menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian. Ia menjelaskan bahwa wilayah kerja Bea Cukai Jatim I mencakup tujuh kantor dengan cakupan zona barat dan selatan provinsi, yang merupakan sumber terbesar penerimaan nasional dari sektor cukai.

Menurut Untung, Jawa Timur tidak hanya menjadi pusat industri dan perdagangan, tetapi juga rentan terhadap praktik perdagangan ilegal, khususnya di wilayah seperti Madura, Pasuruan, Sidoarjo, dan Bojonegoro yang dikenal sebagai kantong produksi tembakau.

“Perlu upaya terpadu dan dukungan aparat penegak hukum untuk menekan angka pelanggaran. Bea Cukai tidak bisa bekerja sendiri,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan potensi besar ekspor tembakau lokal, khususnya ke pasar Filipina. Menurutnya, potensi tersebut bisa menjadi peluang ekonomi yang positif jika didukung dengan regulasi dan tata kelola yang baik.

Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum awal untuk memperkuat sinergi dalam penegakan hukum dan pengawasan barang ilegal, sekaligus sebagai bagian dari kontribusi bersama menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan wilayah Jawa Timur. (*)