Pertumbuhan Ekonomi Moncer, PKS Ingatkan Jatim Soal “PR Besar” Kemiskinan

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM — Provinsi Jawa Timur kembali menorehkan prestasi ekonomi membanggakan dengan mencatatkan pertumbuhan tertinggi di Pulau Jawa pada triwulan II tahun 2025, yakni sebesar 5,23 persen (year-on-year). Meski demikian, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur memberikan catatan kritis terhadap capaian tersebut. Mereka menilai bahwa indikator ekonomi makro tidak boleh menutupi kenyataan bahwa angka kemiskinan di Jatim masih tinggi dan menjadi tantangan serius.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menyampaikan apresiasi atas laju pertumbuhan ekonomi provinsi, namun ia mengingatkan bahwa pencapaian itu harus dibarengi dengan keberpihakan nyata terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan secara ekonomi.

“Angka pertumbuhan yang tinggi tentu membanggakan. Tapi kita harus ingat, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur masih terbesar secara nasional. Ini tidak bisa diabaikan,” ujar Lilik dalam keterangan persnya, Kamis (7/8/2025).

Menurut Lilik, besarnya populasi di Jawa Timur memang secara otomatis berdampak pada tingginya angka kemiskinan absolut. Namun hal itu justru harus dijadikan alarm untuk membenahi kebijakan struktural yang ada agar lebih efektif dan inklusif.

“Pertumbuhan ekonomi sejati bukan hanya soal angka, tapi seharusnya tercermin dalam kehidupan nyata masyarakat. Masyarakat miskin harus merasakan perubahan seperti akses pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang layak, serta peluang kerja yang bermartabat,” tegasnya.

Fraksi PKS mendorong agar pengentasan kemiskinan dijadikan prioritas lintas sektor oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Lilik menilai, pendekatan pengentasan kemiskinan harus dirancang secara terintegrasi dan berbasis data akurat, agar intervensinya benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antar-lembaga dan keberpihakan anggaran dalam program pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, kehadiran negara harus lebih terasa di lapisan bawah masyarakat, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi dan sosial.

“Kami percaya, dengan perencanaan yang berbasis kebutuhan riil dan keberanian dalam mengeksekusi program pro-rakyat, angka kemiskinan bisa ditekan lebih cepat dan lebih merata,” tambahnya.

Lebih lanjut, Lilik juga menyoroti pentingnya pengembangan sektor UMKM, pendidikan vokasi yang relevan dengan pasar kerja, serta peningkatan produktivitas keluarga miskin. Menurutnya, ketiga sektor ini menjadi ujung tombak dalam meningkatkan daya saing masyarakat berpenghasilan rendah.

“Jangan sampai pertumbuhan ini hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan,” pungkasnya.

Dengan sorotan ini, PKS berharap pemerintah daerah tidak terjebak pada euforia angka-angka pertumbuhan ekonomi semata, namun benar-benar menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai tolok ukur utama keberhasilan pembangunan di Jawa Timur. (*)