Yordan dan Sri Untari: PDI-P Jatim Akan Kawal Program Presiden dengan Tegas

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM — Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) DPRD Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk mengawal program-program Presiden Prabowo Subianto secara tegas dan objektif. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh dua tokoh sentral fraksi, yakni Sri Untari Bisowarno dan Yordan M. Batara-Goa, sebagai bentuk implementasi arahan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam Kongres ke-6 PDI-P di Bali, awal Agustus lalu, (7/08/25).

Sri Untari, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi E DPRD Jatim, menyatakan bahwa PDI-P telah memilih posisi politik sebagai penyeimbang, bukan koalisi maupun oposisi. Dalam praktiknya, posisi ini memberi ruang bagi partai untuk mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat dan mengkritisi kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Kalau program-program pemerintah bagus, seperti beasiswa bagi anak miskin atau pengentasan kemiskinan ekstrem, tentu kami dukung. Tapi kalau ada yang tidak tepat, kami wajib memberi koreksi,” ujar Untari.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, peran partai politik tidak harus berada dalam koalisi pemerintahan untuk menjalankan fungsi kontrol. Oleh karena itu, fungsi penyeimbang menjadi jalan tengah yang demokratis dan produktif.

Senada dengan itu, Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD Jatim Yordan M. Batara-Goa menegaskan kesiapan seluruh kader untuk turun ke masyarakat dan memastikan program-program Presiden Prabowo benar-benar dirasakan oleh rakyat.

“Kami akan mengawal agar program-program yang dicanangkan tidak hanya berhenti di atas kertas, tapi betul-betul berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Yordan, legislator asal Dapil Surabaya.

Yordan juga menambahkan bahwa PDI-P Jatim akan menjadi jembatan yang konstruktif antara pemerintah dan rakyat, memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dijalankan selalu berpijak pada nilai keadilan sosial.

Keduanya sepakat bahwa sikap tegas dalam mengawal pemerintahan bukan bentuk perlawanan, melainkan komitmen untuk menjaga kualitas demokrasi dan memastikan hak-hak rakyat terlayani secara adil dan merata.

Dengan demikian, langkah Fraksi PDI-P Jatim di bawah kepemimpinan Sri Untari dan Yordan menjadi bukti bahwa kekuatan politik tidak harus berada dalam lingkaran kekuasaan untuk tetap berpihak kepada rakyat dan berkontribusi terhadap jalannya pembangunan nasional. (*)