APBD Perubahan 2025 Disorot, DPRD Jatim Desak Benahi Total Rumah Sakit Pemprov

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur 2025 kembali menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama. Dalam nota keuangan Raperda Perubahan APBD 2025, tercatat anggaran kesehatan mencapai Rp6,43 triliun. Jumlah ini menjadi salah satu pos terbesar dari urusan wajib pemerintah daerah.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menegaskan bahwa besarnya alokasi anggaran ini tidak boleh berhenti hanya dalam catatan dokumen. Menurutnya, dana tersebut harus memberikan dampak nyata melalui pembenahan menyeluruh pada rumah sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.

“Dengan anggaran sebesar ini, tidak ada alasan rumah sakit Pemprov tidak berbenah. Fasilitas harus terbaik, infrastruktur representatif, dan tata kelola harus profesional. Masyarakat Jatim harus benar-benar merasakan peningkatan layanan kesehatan,” ujar politisi PKS asal Dapil Malang Raya itu, Selasa (19/8/2025).

Ia menambahkan, pembangunan fisik rumah sakit saja tidak cukup. Yang lebih mendesak adalah memperkuat manajemen pelayanan, menambah tenaga medis, serta melakukan modernisasi peralatan kesehatan agar rumah sakit Pemprov benar-benar bisa bersaing dengan fasilitas kesehatan swasta maupun nasional.

Di luar persoalan infrastruktur dan layanan, Puguh juga menyoroti potensi dicabutnya status kepesertaan sekitar 900 ribu Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Jawa Timur. Menurutnya, jika hal ini benar-benar terjadi, Pemprov wajib menyiapkan langkah cepat agar masyarakat tidak kehilangan hak atas layanan kesehatan.

“Kalau benar-benar diputus pemerintah pusat, Pemprov harus hadir memberi jaminan kesehatan pengganti. Jangan sampai masyarakat kehilangan akses,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk daerah terpencil dan kepulauan. Puguh mengingatkan bahwa hak kesehatan tidak boleh hanya terpusat di kota-kota besar.

“Warga di pulau-pulau terluar Jatim punya hak yang sama untuk mendapat layanan kesehatan layak. Anggaran sebesar ini seharusnya bisa menjawab tantangan tersebut,” imbuh Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim tersebut.

Dengan anggaran Rp6,43 triliun yang digelontorkan melalui APBD Perubahan 2025, DPRD Jatim berkomitmen untuk mengawal setiap program kesehatan agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Reformasi total rumah sakit Pemprov dinilai menjadi langkah strategis untuk memastikan layanan kesehatan di Jawa Timur semakin modern, merata, dan berkeadilan. (*)