Komisi III DPR RI Apresiasi Polri: Dari Keamanan Publik ke Ketahanan Pangan Nasional, Ini Jelasnya

JAKARTA | SUARAGLOBAL.COM — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali mencatat prestasi non-penegakan hukum yang menarik perhatian parlemen. Dalam rapat evaluasi bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Minggu (5/10/2025), Polri mendapat pujian tinggi atas perannya dalam mendukung dan mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai, langkah Polri ini menunjukkan wajah baru institusi kepolisian yang semakin dekat dengan rakyat.

“Polri menunjukkan komitmen kuat untuk hadir di tengah masyarakat. Bukan hanya menjaga keamanan, tapi juga memastikan kesejahteraan warga melalui pengelolaan SPPG yang sangat profesional,” ujar Habiburokhman dalam pernyataannya.

Menurut data yang dipaparkan dalam rapat tersebut, lebih dari 600 unit SPPG kini aktif beroperasi di seluruh Indonesia. Unit-unit ini tak sekadar menjadi dapur umum, tetapi telah menerapkan prosedur ketat dalam pengelolaan dan distribusi makanan bergizi.

“Setiap makanan yang diproduksi melalui dua tahap pemeriksaan kualitas, termasuk pengecekan bau, rasa, tekstur, dan uji reagen. Dengan begitu, risiko kerusakan atau kontaminasi bisa dicegah sejak dini,” jelasnya.

Langkah Polri yang dinilai inovatif ini membuat Komisi III mendorong agar sistem dan tata kelola SPPG dijadikan model nasional dalam penyelenggaraan program gizi masyarakat.

“Kalau seluruh lembaga meniru standar SPPG Polri, angka kasus keracunan makanan bisa ditekan seminimal mungkin,” tegas Habiburokhman.

Selain itu, Komisi III juga menilai bahwa partisipasi Polri dalam program MBG merupakan bentuk nyata reformasi kelembagaan yang selama ini diharapkan publik. Polri kini tak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga penopang sosial bangsa di masa-masa krisis.

“Di masa pandemi Covid-19, kita melihat Polri selalu berada di garis depan membantu masyarakat. Dan kini, semangat itu terus berlanjut melalui program MBG,” tuturnya.

Apresiasi Komisi III ini menjadi sinyal politik bahwa Polri mulai menuai kepercayaan lebih luas, bukan hanya karena profesionalitas dalam keamanan, tapi juga kepedulian sosial yang konkret dan berdampak langsung.

Dengan capaian tersebut, DPR berharap sinergi antara Polri dan pemerintah dalam program-program sosial seperti MBG terus diperkuat untuk memperkuat ketahanan pangan, gizi, dan kesehatan masyarakat Indonesia.

“Polri hari ini bukan hanya penjaga hukum, tapi juga penjaga perut rakyat,” pungkas Habiburokhman sambil tersenyum. (NSI)