Dorong Hunian Layak dan Terjangkau, Mendagri dan Menteri PKP Sosialisasikan Program FLPP di Salatiga

Laporan: Wahyu Widodo

SALATIGA | SUARAGLOBAL.COM – Upaya pemerintah dalam menyediakan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus diperkuat. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan Sharing Session dan Sosialisasi Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digelar oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Rabu (5/11/2025).

Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., hadir langsung bersama istrinya, Retno Robby Hernawan, menunjukkan dukungan penuh Pemerintah Kota Salatiga dalam percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Acara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh nasional, yakni Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Menteri PKP: Perlu Terobosan untuk Atasi Tantangan Perumahan

Dalam sambutannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyoroti berbagai tantangan dalam penyediaan perumahan rakyat, seperti keterbatasan lahan, dana, dan proses perizinan. Ia menegaskan perlunya kerja keras dan inovasi untuk mempercepat realisasi hunian layak di berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah.

“Semoga kita cepat menyelesaikan permasalahan perumahan di Jawa Tengah dengan terobosan-terobosan kerja keras yang luar biasa. Karena pasti masalahnya banyak dana terbatas, lahan, dan perizinan. Maka dibutuhkan langkah-langkah konkret,” ujarnya.

Maruarar juga menyampaikan harapannya agar UKSW menjadi pusat pemikiran cerdas dan inovatif dalam bidang kebijakan publik dan tata kelola keuangan untuk kepentingan rakyat.

Menteri yang dikenal dengan gaya komunikatif itu menutup sambutannya dengan pesan yang mencuri perhatian.

“Saran saya, teman-teman di sini kan suka ngopi. Carilah teman ngopi yang berkualitas, dengan tema yang tepat dan suasana yang tepat maka kalian akan sukses,” katanya, disambut tawa hangat para peserta.

Mendagri Tito Karnavian: Pemerintah Berpihak kepada Rakyat Kecil

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa arah pembangunan nasional di era kepemimpinan Presiden RI berfokus pada ekonomi kerakyatan, bukan sistem pasar bebas yang sepenuhnya liberal.

“Bapak presiden kita memiliki paradigma yang sangat pro-rakyat, dengan mindset ekonomi kerakyatan,” kata Tito.

Ia menilai penerapan sistem ekonomi liberal murni tidak cocok untuk negara dengan populasi menengah ke bawah yang dominan, karena dapat menimbulkan kesenjangan dan instabilitas sosial. Maka, pemerintah mengembangkan berbagai program kerakyatan seperti Program Perumahan 3 Juta Rumah, Perlindungan Kesehatan Ibu dan Anak (MBG), serta Koperasi Merah Putih untuk memperkuat ekonomi masyarakat kecil.

Gubernur Jateng: Pembangunan Harus Kolaboratif

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa pembangunan daerah tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi harus melibatkan perguruan tinggi dan sektor swasta.

“Membangun Jawa Tengah ini menggunakan metode kolaboratif. Tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga termasuk perguruan tinggi seperti UKSW,” jelasnya.

Saat ini, sudah 44 perguruan tinggi di Jawa Tengah yang menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dalam memperkuat program pembangunan berbasis potensi lokal.

Wali Kota Salatiga: Siap Bersinergi untuk Hunian Layak

Wali Kota Salatiga dr. Robby Hernawan, Sp.OG. menegaskan komitmen Pemerintah Kota Salatiga dalam mendukung penuh program perumahan layak huni.

“Pemerintah Kota Salatiga siap berkolaborasi dengan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, perguruan tinggi, hingga swasta, untuk mempercepat terwujudnya hunian layak bagi masyarakat,” tegasnya.

Kehadiran Wali Kota dalam acara ini dinilai sebagai bentuk kuatnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Salatiga, khususnya dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak dan berkeadilan.

Acara Ditutup dengan Dialog Interaktif

Acara sosialisasi ditutup dengan diskusi interaktif bersama peserta, yang terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, akademisi, komunitas perumahan, hingga mahasiswa UKSW. Forum ini membuka ruang rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan perumahan ke depan.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Salatiga semakin mudah mengakses informasi terkait skema pembiayaan rumah melalui FLPP serta semakin terbuka peluang percepatan pembangunan hunian layak di kota yang dikenal nyaman dan harmonis ini. (*)