DPRD Jatim Desak Mitigasi Cepat: Pohon Rawan Tumbang dan Drainase Tersumbat Jadi Sorotan Jelang Cuaca Ekstrem

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan langkah antisipatif menghadapi potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan berlangsung pada 6–12 November 2025. Peringatan tersebut disampaikan setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda merilis prakiraan adanya peningkatan intensitas hujan disertai angin kencang di sejumlah wilayah Jawa Timur.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Agus Cahyono, menyoroti dua persoalan utama yang dinilai paling rawan menimbulkan dampak serius apabila tidak ditangani segera, yaitu pohon-pohon berukuran besar yang kondisinya rentan tumbang dan drainase yang tersumbat di berbagai titik jalan protokol maupun pemukiman padat penduduk.

Baca Juga:  Brimob Polda Jatim Panen Raya: 32 Ton Melon dan Semangka, Dorong Ketahanan Pangan dari Markas Polisi

“Pemangkasan pohon dan normalisasi sungai harus segera dilakukan. Jangan tunggu ada korban baru bertindak,” tegas Agus dalam keterangannya di Surabaya, Kamis (6/11/2025).

Ancaman Banjir dan Risiko Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Agus, banyak laporan dari masyarakat terkait batang pohon tua yang mulai rapuh hingga akar yang terangkat, terutama di jalur padat lalu lintas. Kondisi tersebut sangat berpotensi menimbulkan kecelakaan, terutama ketika hujan deras disertai angin kencang.

Selain itu, drainase yang tersumbat sampah dan sedimen menyebabkan air mudah meluap hingga memicu banjir lokal, terutama di kawasan perkotaan seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, dan Malang Raya.

Baca Juga:  Sidoarjo Melompat ke Puncak: Raih Predikat Kabupaten Layak Anak Kategori Utama 2025

“Masalah banjir di Jawa Timur bukan hanya karena intensitas hujan, tapi juga akibat buruknya pengelolaan saluran air. Pemerintah daerah harus bergerak cepat membersihkan drainase dan sungai dari endapan,” lanjut Agus.

Mitigasi Tidak Boleh Hanya Bersifat Reaktif

Agus menekankan bahwa penanggulangan bencana tidak boleh sekadar bersifat responsif. Menurutnya, mitigasi harus dilakukan secara berkelanjutan dari hulu hingga hilir, melibatkan perangkat daerah, relawan kebencanaan, hingga partisipasi aktif masyarakat.

“Kesadaran bersama sangat penting. Jangan buang sampah sembarangan dan siapkan diri menghadapi musim hujan. Pemerintah harus hadir sebelum bencana datang,” ujarnya.

Baca Juga:  Jelang Idul Fitri, Polres Pasuruan dan Satgas Pangan Gencarkan Pengawasan Harga Bahan Pokok

Komisi A DPRD Jatim mendorong agar Pemprov Jawa Timur memperkuat koordinasi dengan BPBD, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup, serta pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan inspeksi lapangan, pemangkasan pohon rawan, dan pengerukan drainase secara serentak.

Dengan meningkatnya risiko cuaca ekstrem dalam beberapa hari ke depan, DPRD Jatim meminta pemerintah dan masyarakat tidak bersikap abai. Upaya pencegahan dinilai lebih efektif dan menyelamatkan banyak pihak dibanding penanganan setelah terjadinya bencana.

Langkah cepat dan kolaboratif menjadi kunci meminimalkan dampak cuaca ekstrem di wilayah Jawa Timur. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
error: Content is protected !!