Aksi Damai PMII Surabaya Selatan di Kantor Pertamina:  Desak Transparansi Hasil Audit SPBU

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Suasana di depan Kantor Pertamina Building Surabaya, Kamis (6/11/2025), mendadak ramai oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Surabaya Selatan. Mereka menggelar aksi damai bertajuk “Gerakan Kedaulatan BBM untuk Rakyat”, menuntut Pertamina Patra Niaga membuka hasil audit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan uji mutu bahan bakar minyak (BBM) secara terbuka.

Desak Transparansi dan Audit Menyeluruh

Koordinator Lapangan PMII Surabaya Selatan, Atho’ Illah Ainur Ridho, mengatakan aksi ini lahir dari keresahan publik atas kesulitan memperoleh BBM bersubsidi dan berbagai dugaan kecurangan di lapangan.

“Banyak warga mengeluh karena antrean panjang dan dugaan pengurangan takaran di sejumlah SPBU. Ada juga laporan tentang pencampuran bahan bakar yang menurunkan kualitas BBM. Hal ini jelas merugikan rakyat kecil,” tegas Atho’ di sela aksi.

Atho’ menilai, minimnya keterbukaan Pertamina dalam menyampaikan hasil audit mutu BBM membuat publik semakin curiga. Padahal, kata dia, keterbukaan adalah hak rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

“Pertamina menyebut sejak 2007 SPBU diaudit oleh lembaga independen, tapi hasilnya tidak pernah dipublikasikan. Kalau memang baik, mengapa harus ditutupi? Publik berhak tahu,” ujarnya lantang.

Soroti Potensi Pelanggaran Pasal 33 UUD 1945

Dalam pernyataan sikapnya, PMII Surabaya Selatan menilai lemahnya pengawasan dan tertutupnya data dari Pertamina Patra Niaga berpotensi melanggar Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekayaan alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Mereka menuntut empat langkah tegas:

1. Audit total terhadap seluruh SPBU di Indonesia.

2. Pelibatan lembaga independen dalam proses audit.

3. Penindakan terhadap SPBU yang terbukti curang.

4. Publikasi hasil uji mutu BBM secara transparan.

“Kami tidak bermaksud menentang, tapi ingin mengingatkan bahwa kedaulatan energi harus benar-benar berpihak pada rakyat, bukan sekadar jargon,” imbuh Atho’.

Ia juga mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk turun langsung memastikan pengawasan berjalan optimal.

“Rakyat tidak boleh terus menjadi korban kelalaian dan lemahnya pengawasan. Energi adalah hak publik, bukan komoditas untuk kepentingan korporasi,” pungkasnya.

Pertamina: Aspirasi Diterima, Akan Ditindaklanjuti

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Region Jatimbalinus, Ahad Rahedi, membenarkan bahwa pihaknya menerima audiensi dari berbagai pihak pada hari yang sama, termasuk komunitas ojek online (ojol) dan perwakilan mahasiswa.

“Benar, kami menerima perwakilan komunitas Ojol yang menyampaikan aspirasi dan keluhan pasca pengisian BBM. Kami mendengarkan dan akan menindaklanjuti,” ujar Ahad saat dikonfirmasi.

Ahad menegaskan, Pertamina tetap berkomitmen menjaga kualitas dan ketersediaan BBM di seluruh wilayah kerja. Namun ia belum memberikan tanggapan lebih jauh soal tuntutan PMII terkait publikasi hasil audit.

Sorotan Publik terhadap Tata Kelola Energi

Aksi PMII Surabaya Selatan ini menambah tekanan moral terhadap Pertamina dan ESDM untuk mewujudkan transparansi tata kelola energi nasional. Publik berharap, isu kedaulatan energi tidak lagi berhenti pada slogan, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat kecil.

Dengan meningkatnya alokasi BBM bersubsidi tahun 2025 hingga 19,41 juta kiloliter dengan nilai anggaran Rp203,41 triliun, tuntutan agar pengelolaan energi dilakukan secara bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat kian menguat.

“Kalau rakyat masih kesulitan mengisi BBM yang layak dan jujur, untuk siapa sebenarnya subsidi itu?” tutup Atho’. (*)