Dekat dengan Warga, Hj. Lilik Hendarwati Serap Aspirasi Klampis untuk Dorong Kemandirian Ekonomi

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM — Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj. Lilik Hendarwati, kembali turun menyapa warga dalam agenda Reses ke-V tahun 2025 yang dilaksanakan di Kelurahan Klampis Ngasem, Surabaya Timur, Minggu (23/11/2025). Kegiatan ini menjadi salah satu dari enam titik reses yang dijadwalkan dirinya di wilayah Kota Surabaya.

Acara berlangsung hangat sejak awal, terlebih lokasi reses berada tidak jauh dari kediaman Hj. Lilik. Hadir dalam pertemuan itu Ketua RW 04 Eko Buwono, Ketua RT 05 Muhammad Abidin Sholeh, tokoh masyarakat, kelompok ibu-ibu KSH, serta warga sekitar yang antusias memanfaatkan momentum dialog langsung dengan wakil rakyat mereka.

Reses sebagai Sarana Mendengar Langsung Aspirasi

Dalam sambutannya, Hj. Lilik menegaskan bahwa reses merupakan kewajiban moral dan politik bagi anggota dewan untuk hadir mendengar kebutuhan masyarakat secara langsung. Ia menjelaskan bahwa dari lebih dari 8.000 RW dan 156 kelurahan di Surabaya, setiap anggota DPRD Jatim hanya mendapatkan enam titik reses, sehingga setiap titik sangat berharga.

“Setiap titik menjadi penting. Kami membawa amanah untuk mendengar curahan hati panjenengan semua, khususnya warga Deles RT 05 RW 04. Apa pun yang ingin disampaikan terkait kebijakan provinsi, akan kami perjuangkan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti dinamika pesat Surabaya Timur, terutama di kawasan Jalan Merr yang kini berkembang menjadi pusat ekonomi dan hunian baru. Pertumbuhan ini membawa peluang sekaligus tantangan yang perlu direspons melalui kebijakan daerah yang tepat.

UMKM sebagai Penopang Ekonomi Jatim

Dalam dialog bersama warga, Hj. Lilik menggarisbawahi kembali fokus perjuangannya di Komisi C DPRD Jatim yang membidangi pendapatan daerah. Menurutnya, lebih dari 58% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur ditopang oleh sektor UMKM.

“Ketika pandemi melanda, banyak usaha besar yang tumbang. Namun UMKM kita justru bertahan. Ini potensi besar yang harus terus dikembangkan dengan dukungan pemerintah provinsi maupun kota,” jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan konkret, sejak 2023 hingga 2025 Hj. Lilik aktif memfasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di berbagai titik. Legalitas usaha, tegasnya, sangat penting untuk membuka akses permodalan, pelatihan, serta perluasan pasar.

Ia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro di Surabaya yang masih membutuhkan sinergi antara pemkot dan pemprov meskipun memiliki APBD besar.

Warga Sampaikan Isu Infrastruktur hingga Pendidikan

Saat sesi dialog, warga Klampis Ngasem menyampaikan berbagai aspirasi terkait:

perbaikan dan pemerataan infrastruktur lingkungan,

peningkatan fasilitas kesehatan,

dukungan bagi pendidikan anak-anak,

hingga permintaan pelatihan dan penguatan kelompok UMKM serta pemberdayaan perempuan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Hj. Lilik menyatakan bahwa seluruh masukan akan dicatat dan dibawa ke pembahasan tingkat komisi maupun rapat kerja bersama OPD provinsi.

“Kami hadir membawa hati dan telinga. Silakan sampaikan kebutuhan panjenengan. Insyaallah akan kami bawa ke pemerintah provinsi agar menjadi program yang bermanfaat dan dirasakan langsung oleh warga,” tutupnya.

Acara kemudian diakhiri dengan ramah tamah dan diskusi santai. Antusiasme warga Klampis Ngasem menjadi bukti bahwa kehadiran wakil rakyat secara langsung masih menjadi ruang yang sangat dibutuhkan untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. (*)