Keliling Lima Kabupaten, Agus Cahyono Dengar Aspirasi tentang Pendidikan, Infrastruktur, dan Politik Warga

Laporan: Ninis Indrawati

JATIM | SUARAGLOBAL.COM –  Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil IX, Agus Cahyono, melakukan rangkaian reses masa sidang pada 17–24 November 2025 dengan menyerap berbagai aspirasi warga di lima kabupaten: Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi. Dalam reses yang digelar di lima titik tersebut, Agus bertemu beragam kelompok masyarakat, mulai dari pengurus lembaga pendidikan, kepala desa, pengurus partai, hingga kelompok masyarakat pesanggem Perhutani.

Penguatan Infrastruktur Pendidikan Jadi Kebutuhan Mendesak

Dalam agenda reses di Pondok Pesantren Baitul Quran Al Zahra, Magetan, Agus berdialog dengan pimpinan yayasan pendidikan, lembaga dakwah, dan organisasi sosial. Mereka menyampaikan kebutuhan mendesak untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

“Banyak sekolah dan lembaga pendidikan yang membutuhkan perbaikan fasilitas. Kondisi bangunan, ruang belajar, hingga sarana penunjang lainnya masih perlu bantuan,” ujar legislator PKS tersebut.

Agus menegaskan bahwa aspirasi sektor pendidikan akan menjadi prioritas dalam pembahasan dan pengawalan anggaran ke depan.

Masyarakat Minta Literasi Politik Diperkuat

Saat bertemu pengurus partai di Ponorogo dan Pacitan, Agus menerima dorongan kuat agar pemerintah dan wakil rakyat semakin aktif memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Minimnya literasi politik dianggap sebagai salah satu tantangan yang membuat sebagian warga mudah terpengaruh informasi tidak valid atau isu liar.

“Warga berharap ada lebih banyak edukasi politik yang membantu mereka memahami demokrasi dengan benar,” jelasnya.

Ia menilai pendidikan politik masyarakat penting untuk memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal maupun daerah.

Kepala Desa Keluhkan Turunnya Dana Desa dan ADD

Di sejumlah titik reses, para kepala desa menyampaikan keluhan paling besar terkait turunnya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), yang tahun ini disebut tinggal sekitar 35% dari anggaran sebelumnya.

“Dengan berkurangnya dana tersebut, proses pembangunan desa menjadi sangat terhambat. Banyak rencana pembangunan tidak bisa dijalankan,” kata Agus.

Ia menambahkan bahwa DPRD Jatim perlu mengupayakan skema bantuan keuangan provinsi yang lebih tepat sasaran untuk desa-desa yang mengalami defisit anggaran pembangunan.

Pesanggem Perhutani Keluhkan Buruknya Infrastruktur

Dalam reses di Kecamatan Pulung, Ponorogo, kelompok masyarakat pesanggem warga yang menggarap lahan Perhutani mendesak adanya perbaikan infrastruktur di sekitar wilayah kerja mereka. Namun Agus menegaskan, hal ini terkendala regulasi karena lahan yang digarap merupakan aset Perhutani sehingga APBD tidak dapat digunakan secara langsung.

“Kami akan meneruskan hal ini ke pemerintah pusat melalui DPR RI, agar ada program Kementerian terkait yang bisa membantu,” jelasnya.

Infrastruktur Desa Masih Jadi PR Besar Dapil IX

Dari seluruh rangkaian reses, persoalan infrastruktur desa seperti jalan desa, akses antarkampung, hingga fasilitas penunjang mobilitas masyarakat menjadi keluhan paling dominan.

“Banyak desa di Dapil IX infrastrukturnya masih sangat memprihatinkan. Turunnya DD dan ADD memperburuk kondisi tersebut sehingga pembangunan menjadi tersendat,” jelas Agus.

Komitmen Perjuangkan Aspirasi Warga

Agus memastikan bahwa seluruh aspirasi tersebut akan dibawa dan diperjuangkan di tingkat provinsi.

“Kami akan terus mengawalnya. Masyarakat membutuhkan percepatan pembangunan, dan ini menjadi tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat,” tegasnya.

Rangkaian reses ini menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat pedesaan, khususnya pendidikan, infrastruktur, dan penguatan literasi politik, masih menjadi tantangan besar yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat. (*)