DPRD Jatim Perkuat PAD dan Optimalkan BUMD, Strategi Jaga Ketahanan Fiskal Daerah di Tengah Tekanan Nasional

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM — Menghadapi tantangan fiskal nasional yang semakin dinamis, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah strategis ini dipandang krusial guna menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memastikan pembangunan di Jawa Timur tetap berjalan berkelanjutan.

Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menyampaikan bahwa meskipun pemerintah daerah harus beradaptasi dengan berbagai kebijakan fiskal nasional, kondisi perekonomian Jawa Timur hingga akhir 2025 masih relatif solid. Situasi tersebut dinilai memberikan ruang bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tetap melakukan intervensi ekonomi dan perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat kelompok rentan.

“Stabilitas ekonomi daerah harus terus dijaga agar pelayanan publik dan pembangunan tidak terganggu. Karena itu, penguatan PAD menjadi agenda penting yang terus kami kawal di Komisi C,” ujar Lilik saat menjadi narasumber dalam program Jatim Joss JTV, Senin (29/12/2025).

Ia menjelaskan, salah satu sektor strategis yang memiliki potensi besar dalam mendukung peningkatan PAD adalah BUMD. Menurutnya, dengan tata kelola yang profesional, transparan, serta pengawasan yang optimal, BUMD di Jawa Timur dapat memberikan kontribusi dividen yang lebih signifikan terhadap kas daerah.

“BUMD bisa menjadi tulang punggung pendapatan daerah jika dikelola dengan baik. Dukungan kebijakan dan pengawasan yang tepat sangat dibutuhkan agar kinerja BUMD semakin sehat, kompetitif, dan produktif,” tegasnya.

Selain optimalisasi BUMD, DPRD Jawa Timur juga memberikan perhatian serius terhadap sektor perpajakan daerah. Lilik mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak daerah, karena pajak yang dihimpun akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta program-program kesejahteraan.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali lagi dalam bentuk manfaat nyata. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah,” katanya.

Tak kalah penting, optimalisasi aset daerah juga menjadi salah satu fokus utama dalam upaya penguatan PAD. Lilik menilai Jawa Timur memiliki aset daerah yang besar dan beragam, mulai dari tanah, bangunan, hingga aset strategis lainnya, yang perlu dikelola secara lebih kreatif dan produktif oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Setiap organisasi perangkat daerah harus mampu memetakan potensi aset yang dimiliki dan mengelolanya secara profesional. Ini menjadi peluang nyata untuk membuka sumber-sumber pendapatan baru dan memperkuat PAD ke depan,” tambahnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, DPRD Jawa Timur optimistis Pemerintah Provinsi Jawa Timur mampu menghadapi tahun anggaran 2026 dengan lebih siap dan berdaya tahan. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, BUMD, serta partisipasi aktif masyarakat diyakini menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi nasional. (*)