DPRD Jatim Nyalakan Alarm Ekonomi: BUMD Didorong Jadi Penopang di Tengah Lesunya Manufaktur

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM — Perlambatan sektor manufaktur yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Jawa Timur. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), melemahkan daya beli masyarakat, hingga berpengaruh pada stabilitas ekonomi daerah pada tahun 2025.

Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menyatakan bahwa situasi ini harus dibaca sebagai sinyal peringatan dini bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, diperlukan langkah taktis untuk menahan dampak perlambatan dan menjaga agar roda ekonomi daerah tetap bergerak.

“Perlambatan industri manufaktur ini menjadi alarm bagi kita semua. BUMD harus kita dorong agar bisa menjadi penyangga ekonomi daerah, sekaligus membuka peluang kerja baru, terutama bagi tenaga kerja lokal,” ujar Lilik dalam keterangannya, Selasa (07/01/2025).

BUMD Dituntut Perkuat Fungsi Ekonomi Publik

Lilik menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak hanya dituntut berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat. Menurutnya, BUMD perlu bertransformasi dalam model bisnis, tata kelola, serta pola investasi agar mampu menjawab tekanan ekonomi yang terjadi.

Legislator PKS tersebut menyampaikan bahwa Komisi C DPRD Jatim konsisten mengawal penguatan BUMD, terutama dalam hal inovasi, kreativitas, dan keberlanjutan usaha.

“Dividen yang meningkat penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah efek bergandanya bagi perekonomian masyarakat,” jelasnya yang juga menjabat Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim.

BUMD Diminta Berperan untuk UMKM dan Penyerapan Tenaga Kerja

Selain sebagai alternatif pencipta lapangan kerja, BUMD dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Lilik menyebut bahwa sinergi antara BUMD dan UMKM dapat membentuk ekosistem ekonomi lokal yang lebih kuat di tengah tekanan perlambatan industri besar.

“BUMD harus bisa menjadi katalis, bukan hanya untuk penciptaan lapangan kerja, tetapi juga sebagai mitra penguatan UMKM di sekitarnya. Dengan begitu, roda ekonomi daerah tetap bergerak,” tegasnya.

Dorong Kolaborasi Lintas Sektor

Lilik mengakui bahwa optimalisasi peran BUMD tidak dapat dilakukan hanya melalui instruksi internal pemerintah daerah. Dibutuhkan komunikasi lintas sektor, termasuk sinergi dengan pemerintah pusat dan BUMN, agar BUMD dapat memperluas ruang usaha serta bertahan menghadapi tekanan ekonomi.

“Kita berharap kesempatan kerja bisa diperluas melalui BUMD. Ini menjadi salah satu ikhtiar nyata untuk mengurangi dampak perlambatan industri,” kata Lilik.

DPRD Bentuk Pansus Penguatan BUMD

Sebagai upaya pengawasan dan akselerasi penguatan, DPRD Jatim saat ini tengah membentuk Panitia Khusus (Pansus) BUMD. Pansus tersebut akan memastikan seluruh BUMD dikelola secara profesional, sehat, akuntabel, serta mampu berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi daerah hingga akhir 2025.

“BUMD kita harus benar-benar dipastikan berjalan dengan baik. Ini bagian dari ikhtiar menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi Jawa Timur,” pungkasnya. (*)