Muh Haris Apresiasi Capaian BGN, Dorong Sinergi Pemda dan Perluasan Jangkauan ke Pesantren

Laporan: Wahyu Widodo

JAKARTA | SUARAGLOBAL.COM — Anggota Komisi IX DPR RI Muh Haris memberikan apresiasi atas capaian kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) sepanjang tahun anggaran 2025 dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski demikian, ia memberikan sejumlah catatan strategis terkait pentingnya keterlibatan pemerintah daerah serta perluasan akses program bagi santri di pondok pesantren.

Apresiasi dan catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IX DPR RI dan Kepala Badan Gizi Nasional yang digelar pada Selasa (20/1/2026) di Gedung Nusantara.

Serapan Anggaran Capai Rp55,2 Triliun, SPPG Menjangkau 55,1 Juta Penerima

Dalam rapat tersebut, Muh Haris menyoroti keberhasilan BGN dalam mendistribusikan anggaran bantuan pemerintah sebesar Rp55,2 triliun sepanjang 2025. Program MBG tercatat telah menjangkau 55,1 juta penerima manfaat melalui pembentukan 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

“Kami memberikan apresiasi terhadap kinerja BGN yang mampu mendistribusikan Rp55,2 triliun sepanjang tahun 2025. Tentu ini memberikan manfaat besar bagi penerima, mendinamisir perputaran ekonomi lokal, serta merekrut banyak tenaga kerja di tingkat bawah,” ujar Haris.

Berdasarkan data terbaru BGN per 20 Januari 2026, ekosistem penyelenggaraan MBG telah melibatkan 899.798 sumber daya manusia, mencakup tenaga struktural, ahli gizi, akuntan, hingga ratusan ribu relawan di tingkat SPPG.

Pemda Dinilai Belum Terlibat Optimal

Meski capaian dianggap positif, Haris menyampaikan dua catatan penting hasil serap aspirasi masa reses. Pertama, terkait minimnya keterlibatan pemerintah daerah (Pemda) dalam tata kelola program.

Menurutnya, banyak Bupati dan Wali Kota yang merasa tidak dilibatkan secara optimal dalam implementasi MBG di wilayahnya, padahal struktur tata kelola BGN sejatinya mengamanatkan koordinasi lintas pemerintah.

“Ke depan, perlu melibatkan mereka semua dalam program MBG ini agar sinkronisasi di lapangan semakin kuat,” tegasnya.

Jangkauan ke Pesantren Masih Minim

Catatan kedua menyangkut keterbatasan akses program terhadap santri di pondok pesantren. Data internal BGN menunjukkan bahwa dari total 21.102 SPPG yang beroperasi hingga kini, hanya 152 SPPG yang berbasis pesantren, atau kurang dari satu persen.

“Sedikitnya penerima dari kalangan pondok pesantren menjadi keprihatinan tersendiri bagi kami. Mereka juga anak bangsa yang perlu mendapatkan manfaat dari program MBG ini,” ujar Haris.

Ia mendorong agar perluasan ke pesantren masuk agenda prioritas tahun 2026 mengingat tingginya populasi santri di Indonesia.

Target 2026: 82,9 Juta Penerima dan 21 Miliar Porsi Makan

Dalam penilaian terhadap rencana kerja tahun anggaran 2026, Muh Haris menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan dan pengawasan anggaran. Tahun 2026, pemerintah menargetkan program MBG menyentuh 82,9 juta penerima manfaat dengan proyeksi penyediaan 21,0 miliar porsi makan. Pagu anggaran 2026 telah ditetapkan sebesar Rp268 triliun.

Komisi IX berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat agar anggaran terserap akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.

Standar Keamanan Pangan Jadi Pekerjaan Rumah

Menutup pandangannya, Muh Haris menekankan perlunya peningkatan standar keamanan pangan di seluruh lini SPPG. Saat ini, BGN mencatat baru 32% SPPG yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Saya berharap kualitas layanan SPPG terus ditingkatkan dan standar keamanan pangan tetap dijaga,” ujarnya.

Dengan masukan tersebut, Komisi IX berharap program MBG ke depan tidak hanya meluas secara kuantitatif, namun juga semakin inklusif dan berkualitas dalam menjaga gizi generasi Indonesia. (*)