Menuju Indonesia Bebas Kanker Serviks 2030, Wamenkes Dorong Skrining DNA HPV Terintegrasi

Laporan: Yopi

JAKARTA | SUARAGLOBAL.COM — Pemerintah kian serius mewujudkan Indonesia bebas kanker leher rahim pada 2030. Melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), komitmen tersebut ditegaskan dengan penguatan kebijakan dan layanan skrining kanker serviks berbasis DNA HPV yang terintegrasi, sebagai langkah strategis melindungi perempuan Indonesia dari salah satu kanker paling mematikan, (27/01/26).

Komitmen ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, dalam kegiatan Diseminasi Hasil Studi Implementasi untuk Mendukung Program ILP; Proyek Percontohan Skrining Kanker Leher Rahim dengan DNA HPV yang digelar di Jakarta. Studi percontohan tersebut dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur dan menjadi salah satu fondasi penting penguatan layanan di tingkat nasional.

Menurut Wamenkes, visi eliminasi kanker leher rahim bukan sekadar angka target kesehatan, melainkan cerminan keberpihakan negara terhadap keselamatan perempuan dan masa depan generasi bangsa.

“Kanker leher rahim masih menjadi kanker terbanyak kedua pada perempuan di Indonesia. Sekitar 70 persen kasus baru ditemukan pada stadium lanjut, dan hampir 50 persen penderitanya meninggal dunia. Di balik data itu ada ibu, istri, dan anak perempuan yang memegang peran vital dalam keluarga dan masa depan bangsa,” tegas Prof. Dante.

Ia menekankan bahwa kanker serviks tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan medis semata. Lebih dari itu, penyakit ini merupakan masalah sistemik yang menuntut solusi komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan mulai dari hulu hingga hilir.

Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia telah menyatakan komitmennya dalam World Health Assembly (WHA) 2020 untuk mendukung agenda global eliminasi kanker serviks. Komitmen tersebut kemudian diterjemahkan secara konkret melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Leher Rahim Tahun 2023–2030, yang menjadi peta jalan nasional dalam upaya jangka panjang.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkes juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Pilot Studi Skrining DNA HPV di Jawa Timur, yang didukung oleh Jhpiego, Roche, dan Biofarma. Studi ini dinilai memberikan gambaran nyata terkait kesiapan fasilitas kesehatan, efektivitas strategi skrining, hingga tantangan akses layanan di lapangan.

“Pilot studi ini memberikan snapshot penting tentang kondisi riil layanan kanker serviks di akar rumput. Pemerintah membutuhkan gambaran yang jujur dan kritis, mulai dari kesiapan fasilitas kesehatan, kapasitas SDM, hingga hambatan akses bagi kelompok kunci,” jelasnya.

Hasil studi ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat ditindaklanjuti bersama. Fokusnya antara lain pada peningkatan perilaku pencarian layanan kesehatan pada perempuan, penguatan tata kelola fasilitas kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta inovasi program berbasis pemberdayaan masyarakat.

Lebih jauh, Prof. Dante menegaskan bahwa keberhasilan eliminasi kanker leher rahim sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Pemerintah membuka ruang selebar-lebarnya bagi kemitraan strategis yang inklusif, baik dengan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, maupun mitra internasional.

“Eliminasi kanker serviks adalah agenda bersama. Pemerintah menyambut dan mendukung kolaborasi lintas sektor, karena tantangan kanker serviks hanya bisa diatasi jika kita melangkah bersama, melampaui sekat-sekat sektoral,” pungkasnya.

Dengan skrining DNA HPV yang semakin terintegrasi dan kolaborasi yang diperkuat, pemerintah optimistis target Indonesia bebas kanker leher rahim pada 2030 bukan sekadar mimpi, melainkan tujuan yang nyata dan dapat dicapai demi kesehatan perempuan Indonesia. (*)