Ruang Kelas Retak, Masa Depan Terancam! DPRD Jatim Soroti Ketimpangan Sekolah di Sampang

Laporan: Ninis Indrawati

SAMPANG | SUARAGLOBAL.COM – Ketimpangan fasilitas pendidikan di Kabupaten Sampang kembali menjadi sorotan tajam DPRD Provinsi Jawa Timur. Di tengah semangat pemerataan pembangunan, kondisi sejumlah sekolah di wilayah Madura itu dinilai masih memprihatinkan dan jauh dari kata ideal.

Ruang kelas yang retak, plafon menganga, hingga sarana penunjang belajar yang minim menjadi potret nyata yang tak bisa diabaikan. Ironisnya, kondisi tersebut masih ditemukan di beberapa wilayah yang tergolong tertinggal.

Anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Madura, Harisandi Savari, menegaskan persoalan infrastruktur pendidikan di Sampang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi konkret.

“Ketimpangan fasilitas pendidikan di beberapa wilayah Sampang masih nyata. Ada sekolah yang kondisinya baik, tetapi tidak sedikit yang ruang kelasnya rusak bahkan membahayakan keselamatan siswa,” tegas Harisandi.

Menurutnya, kualitas fasilitas sekolah sangat menentukan mutu pembelajaran. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama terciptanya proses belajar-mengajar yang optimal.

Harisandi menekankan bahwa pemerataan pembangunan pendidikan harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Anak-anak di wilayah pinggiran, tegasnya, memiliki hak yang sama untuk memperoleh fasilitas pendidikan yang layak sebagaimana siswa di perkotaan.

“Tidak boleh ada kesenjangan. Anak-anak di pelosok pun berhak belajar di ruang kelas yang aman, tidak bocor saat hujan, dan tidak retak yang mengancam keselamatan,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa ketimpangan ini bukan hanya persoalan fisik bangunan, tetapi menyangkut masa depan generasi muda. Jika dibiarkan, kondisi tersebut berpotensi menurunkan motivasi belajar hingga berdampak pada kualitas pendidikan jangka panjang.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, DPRD Jatim terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memperoleh data akurat mengenai jumlah ruang kelas rusak serta kebutuhan Ruang Kelas Baru (RKB) di Sampang dan wilayah Madura lainnya.

“Kami meminta data detail agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. Jangan sampai ada sekolah yang luput dari perhatian, apalagi jika kondisinya sudah membahayakan,” tegasnya lagi.

Langkah berbasis data dinilai penting agar alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan lapangan, bukan sekadar formalitas program.

Lebih jauh, Harisandi juga mendorong langkah cepat bagi sekolah yang kondisi bangunannya sudah tidak layak pakai. Ia menilai pengalihan sementara kegiatan belajar ke tempat yang lebih aman, seperti balai desa atau ruang darurat, perlu dipertimbangkan sembari menunggu proses rehabilitasi atau pembangunan ulang.

Menurutnya, keselamatan siswa dan guru harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai kegiatan belajar berlangsung di bawah ancaman runtuhnya bangunan.

“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Pemerintah harus memastikan tidak ada anak yang belajar dalam kondisi waswas karena bangunan sekolahnya rusak,” pungkas Harisandi.

Sorotan DPRD Jatim ini diharapkan menjadi alarm keras bagi pemangku kebijakan agar ketimpangan fasilitas pendidikan di Sampang segera mendapat penanganan serius dan menyeluruh. Sebab di balik dinding-dinding sekolah yang retak, tersimpan harapan besar generasi penerus bangsa. (*)