Bersihkan Jawa Timur dari Premanisme Berkedok Ormas, Kemenko Polhukam Tegaskan Dukungan untuk Polda Jatim

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | BESOKLAGI.COM – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dalam memberantas premanisme yang berlindung di balik kedok organisasi masyarakat (ormas).

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, dalam kunjungan kerjanya ke Markas Polda Jatim pada Sabtu (10/5/2025). Dalam pertemuan tersebut, Marsda Eko memberikan apresiasi terhadap pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Pemberantasan Premanisme oleh Polda Jatim, yang merupakan implementasi langsung dari hasil rapat koordinasi nasional yang sebelumnya digelar di kantor Kemenko Polhukam.

“Premanisme, terutama yang menyamar sebagai ormas, adalah ancaman serius terhadap ketertiban masyarakat dan stabilitas ekonomi. Ini bisa menghambat investasi dan menimbulkan keresahan publik. Karena itu, kami mendukung penuh langkah konkret Polda Jatim,” ujar Marsda Eko.

Ia menjelaskan bahwa pendekatan Satgas tidak semata-mata pada penegakan hukum, namun juga mencakup upaya preventif dan preemtif. Ini termasuk edukasi kepada masyarakat, peningkatan sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat sipil untuk menciptakan pemahaman bersama terhadap bahaya premanisme berkedok ormas.

Menurut Marsda Eko, pemetaan wilayah-wilayah rawan menjadi langkah awal yang strategis untuk memastikan penanganan premanisme dilakukan secara terarah. Ia juga menekankan pentingnya pembinaan terhadap ormas-ormas yang terbukti melanggar hukum, agar mereka bisa kembali ke jalur positif dalam berkontribusi kepada masyarakat.

“Regulasi terkait ormas sudah sangat jelas. Kita tidak ingin membungkam organisasi, tapi menegakkan hukum dan menanamkan kesadaran. Ormas seharusnya menjadi perekat sosial, bukan alat intimidasi,” tegasnya.

Selain itu, Marsda Eko mengajak media massa untuk turut berperan aktif dalam mengedukasi publik dan menyebarkan informasi yang akurat, guna menangkal pengaruh negatif dari kelompok-kelompok yang menyalahgunakan status ormas untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Kunjungan ini ditutup dengan harapan kuat dari Kemenko Polhukam agar kolaborasi antara aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat terus diperkuat. Hal ini diyakini menjadi kunci terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Langkah Polda Jatim yang dinilai progresif ini bahkan disebut sebagai contoh yang bisa ditiru oleh Polda di wilayah lain dalam mengimplementasikan penanganan premanisme yang lebih sistematis dan menyeluruh.

“Jawa Timur bisa menjadi model nasional dalam memberantas premanisme secara tuntas. Ini bukan hanya soal penindakan, tapi juga perubahan kultur keamanan di tingkat lokal,” pungkas Marsda Eko. (*)