BI Jatim: Indeks ETPD Capai 99,8%, Siap Menuju Digitalisasi Penuh di 2024

 

Laporan: Ninis Indrawati 

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur, Erwin Gunawan Hutapea, mengumumkan bahwa indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Jawa Timur mencapai 99,8% pada semester pertama tahun 2024. Capaian ini menandai hampir sempurnanya digitalisasi transaksi di lingkup pemerintahan daerah di Jawa Timur, dengan target mencapai 100% pada akhir tahun ini, (17/09/24).

“Pada semester pertama tahun 2024, indeks ETPD sudah mencapai 99,8%. Kita hanya tinggal 0,2% lagi untuk mencapai angka 100,” ungkap Erwin saat menghadiri acara peluncuran aplikasi Soetomo Digipay di Surabaya.

Indeks ETPD ini mengalami peningkatan 3,3% dibanding semester kedua 2023, dan mencerminkan perkembangan pesat dalam penerapan digitalisasi transaksi di berbagai sektor pemerintah daerah. Erwin menegaskan bahwa BI Jawa Timur optimis angka ini akan menyentuh 100% pada semester kedua 2024.

Erwin juga menjelaskan adanya perubahan kriteria dalam penilaian indeks ETPD pada 2024. Sebanyak 70% penilaian kini berfokus pada implementasi, opsi kanal pembayaran, dan realisasi transaksi yang diterima melalui sistem QRIS dan kanal pembayaran lainnya. Sementara 20% lainnya menilai aspek lingkungan strategis, infrastruktur, serta kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Di sisi lain, penggunaan QRIS di Jawa Timur terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga Juli 2024, jumlah pengguna QRIS di Jawa Timur mencapai hampir 7,5 juta, dengan lebih dari 3,82 juta merchant yang mayoritas berasal dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“QRIS telah digunakan secara luas di Jawa Timur, dengan dominasi oleh merchant berskala mikro. Ini menandakan transformasi digital yang semakin solid di sektor ekonomi lokal,” jelas Erwin.

Peluncuran aplikasi Soetomo Digipay, yang merupakan hasil kerja sama RSUD Dr. Soetomo dan Bank Jatim, dinilai sebagai langkah penting dalam mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, khususnya di sektor layanan publik.

Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan keuangan rumah sakit dengan pencatatan tagihan dan pembayaran yang terintegrasi. “Kerja sama ini merupakan langkah nyata menuju digitalisasi penuh, terutama di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Semoga ini dapat menjadi contoh bagi institusi lain untuk mengikuti jejak digitalisasi yang menyeluruh,” tutup Erwin.

Dengan pencapaian ETPD yang hampir sempurna, Jawa Timur siap menghadapi era digitalisasi penuh di berbagai sektor, mendorong efisiensi dan transparansi dalam transaksi pemerintahan serta pelayanan publik. (*)