BKKBN Dorong Pemerintah Daerah Fokus pada GDPK

Laporan: Bagas

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengajak pemerintah daerah untuk lebih fokus pada integrasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam perencanaan pembangunan mereka. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian Sumber Daya Manusia (SDM) unggul di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng, saat menggelar sosialisasi penyusunan Rencana Aksi GDPK di Kampus STIESIA Surabaya, Senin (28/4/2025). Bonivasius menekankan bahwa pembangunan kependudukan harus melibatkan berbagai pihak, bukan hanya Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana (Kemendukbangga/BKKBN), tetapi juga kementerian, lembaga, dan dinas terkait di daerah.

“GDPK mencakup berbagai sektor penting, seperti jumlah dan kualitas penduduk, persebaran penduduk, serta pengelolaan data kependudukan. Kerja sama lintas sektor sangat penting untuk mencapainya,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan tantangan bonus demografi yang dihadapi Indonesia, di mana hampir 70% penduduk berada pada usia produktif. Untuk memanfaatkan potensi ini, Bonivasius menyarankan agar fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja yang merata.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dra. Maria Ernawati, M.M., menambahkan bahwa penyusunan GDPK harus menjadi panduan dalam pembangunan daerah yang berfokus pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga. Pemerintah daerah diminta untuk memastikan target pembangunan SDM tercapai setiap tahunnya.

Beberapa daerah di Jawa Timur telah menunjukkan prestasi dalam mengintegrasikan GDPK, seperti Kota Batu, Kota Mojokerto, dan Kota Probolinggo yang mencatatkan nilai tinggi dalam Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK). Kota Mojokerto dan Kota Madiun juga berhasil mencapai 100% dalam ketahanan keluarga.

Bonivasius menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa implementasi GDPK harus berlanjut secara konsisten. “Pembangunan kependudukan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya akan terlihat dalam dua dekade mendatang,” tutupnya. (*)