BSU Rp600 Ribu Disambut Positif, Muh Haris Dorong Penyaluran Transparan dan Tepat Sasaran

Laporan: Yuanta

JAKARTA | SUARAGLOBAL.COM — Pemerintah kembali menggulirkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap pekerja dan buruh di seluruh Indonesia. Kebijakan ini mendapat apresiasi dari Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Muh Haris, yang menyebutnya sebagai langkah nyata menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja.

Dalam keterangannya pada Selasa (24/6/25), Haris menyambut positif inisiatif Presiden Prabowo Subianto dan langkah cepat Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam merealisasikan penyaluran BSU 2025. Ia menilai, kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam mendukung tulang punggung perekonomian nasional.

“Kami mengapresiasi keputusan Presiden dan Menaker. Penyaluran BSU ini adalah bukti bahwa negara hadir di tengah masyarakat, terutama untuk para pekerja yang menjadi ujung tombak pemulihan ekonomi,” ungkap Muh Haris, yang mewakili Daerah Pemilihan Jawa Tengah I.

BSU 2025 sendiri diberikan dalam bentuk bantuan tunai sebesar Rp600 ribu per orang, ditujukan bagi pekerja yang memenuhi kriteria tertentu. Haris meyakini bantuan ini sangat penting sebagai bantalan sosial, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih bergerak menuju pemulihan usai tekanan global dan domestik beberapa tahun terakhir.

Meski mengapresiasi, Haris menegaskan pentingnya pelaksanaan program secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Ia menyoroti tiga aspek penting yang harus dijaga: validitas data penerima, efektivitas distribusi, dan pengawasan ketat agar program tidak disalahgunakan.

“BSU akan sangat berarti jika tepat sasaran. Validasi data yang cermat, mekanisme penyaluran yang efisien, dan pengawasan lapangan harus menjadi perhatian utama pemerintah,” tegasnya.

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan, kesehatan, dan kependudukan, Haris menyatakan komitmen penuh untuk mengawal kebijakan pro-rakyat, khususnya yang berpihak kepada kelompok pekerja dan masyarakat rentan.

“Fraksi PKS akan terus memperjuangkan kebijakan afirmatif yang memberi perlindungan jangka panjang terhadap buruh dan pekerja. Kami berharap BSU ini tidak hanya bersifat sesaat, tetapi menjadi bagian dari sistem jaminan sosial ketenagakerjaan nasional,” ujar Haris.

Lebih lanjut, ia berharap bahwa keberlanjutan program BSU bisa menjadi sinyal positif bagi sektor swasta dan pelaku usaha agar membangun hubungan kerja yang lebih adil, produktif, dan berkelanjutan.

“Kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja harus dibangun dalam semangat kolaborasi. BSU ini adalah momentum untuk memperkuat hubungan industrial yang sehat dan berpihak pada pertumbuhan bersama,” tutupnya.

Penyaluran BSU 2025 diharapkan dapat selesai dalam beberapa bulan ke depan, menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia, dan memberi dampak nyata dalam memperkuat daya beli serta kestabilan ekonomi nasional. (*)