Dari Aspirasi ke Kebijakan: Reses DPRD Jatim Serap Keluhan Warga Surabaya

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil 1 Surabaya, Lilik Hendarwati, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan reses yang digelar di Surabaya, di mana ia mendengarkan langsung berbagai aspirasi serta permasalahan yang dihadapi warga, (04/03/25).

“Reses ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan, ide, serta keluhan yang nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah,” ujar Lilik di hadapan warga yang hadir dengan antusias.

Aspirasi Warga Menjadi Pokok Pikiran DPRD

Lilik menjelaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, yang selanjutnya akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan daerah.

“Jika sekarang tahun 2025, maka aspirasi yang kita serap hari ini akan dipertimbangkan dalam pembangunan tahun 2026. Oleh karena itu, peran masyarakat sangat penting dalam menentukan arah kebijakan daerah,” jelasnya.

Tanggapan atas Keluhan Warga: Permodalan dan Bantuan Usaha

Dalam sesi dialog, sejumlah warga mengungkapkan kesulitan mereka dalam mendapatkan modal usaha, terutama yang membutuhkan pinjaman tanpa agunan dan bunga. Menanggapi hal ini, Lilik menjelaskan bahwa meskipun skema semacam itu belum tersedia, masyarakat bisa mengakses pembiayaan berbasis bagi hasil melalui Bank Jatim Syariah.

Selain itu, beberapa warga meminta bantuan rombong untuk berjualan. Lilik menjelaskan bahwa program bantuan rombong dapat diperoleh melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMD.

Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Ramadan

Mendekati bulan Ramadan, warga juga mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok yang semakin membebani mereka. Lilik menyoroti pentingnya pengawasan terhadap praktik penimbunan barang oleh spekulan, yang dapat memperparah lonjakan harga.

“Masyarakat juga harus ikut mengawasi. Jika menemukan gudang mencurigakan yang menimbun barang, segera laporkan ke polisi atau Pak RT. Kita harus bersama-sama menjaga stabilitas harga agar tidak ada yang dirugikan,” tegasnya.

Dorongan untuk UMKM: Sertifikasi Halal Gratis dan Pelatihan

Sebagai bentuk dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Lilik memaparkan adanya program sertifikasi halal gratis yang ia gagas.

“Biaya sertifikasi halal bisa mencapai Rp7 juta jika diurus sendiri. Tapi dengan program ini, pelaku usaha bisa mendapatkannya secara gratis agar produk mereka lebih kompetitif,” jelasnya.

Tak hanya itu, Lilik juga mendorong pelatihan bagi pelaku UMKM, seperti digital marketing dan teknik pengemasan produk, agar mereka lebih siap bersaing di era digital.

“Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha agar lebih mandiri dan berkembang,” tambahnya.

DPRD Akan Terus Mengawal Aspirasi Warga

Menutup kegiatan reses, Lilik menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal berbagai isu yang disampaikan masyarakat, mulai dari stabilitas harga kebutuhan pokok hingga dukungan bagi UMKM.

“Kami di legislatif berkomitmen memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat. Oleh karena itu, masyarakat harus aktif menyampaikan aspirasinya agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka,” pungkasnya.

Dengan adanya reses ini, Lilik berharap masyarakat semakin aktif dalam proses pembangunan daerah, sehingga kebijakan yang dibuat dapat benar-benar membawa manfaat bagi semua lapisan masyarakat. (*)