Dari Reses ke Aksi: Puguh Wiji Pamungkas Desak Pemprov Jatim Perluas Inkubasi Wirausaha demi Atasi Pengangguran Sarjana

Laporan: Ninis Indrawati

MALANG | SUARAGLOBAL.COM — Persoalan klasik soal sulitnya lulusan perguruan tinggi mendapatkan pekerjaan kembali mengemuka dalam agenda reses Anggota DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, yang berlangsung di Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Dalam forum yang dihadiri puluhan warga tersebut, suara kegelisahan orang tua atas nasib anak-anak mereka mengemuka, mencerminkan keresahan kolektif soal tingginya angka pengangguran terdidik, (08/07/25).

Salah satu warga, Bu Fatonah, dengan nada prihatin menyampaikan langsung aspirasinya kepada Puguh. “Banyak anak-anak yang sudah lulus S1, tapi tetap sulit cari kerja. Ini membuat orang tua cemas dan mereka sendiri jadi kehilangan arah,” ungkapnya. Keluhan tersebut disambut anggukan dan komentar senada dari hadirin lainnya.

Menanggapi keluhan itu, Puguh Wiji Pamungkas, politisi dari Fraksi PKS dan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya, menegaskan bahwa pengangguran lulusan sarjana adalah persoalan struktural yang tak bisa diatasi hanya dengan membuka lowongan kerja baru semata.

“Kita harus berhenti berpikir bahwa semua lulusan harus masuk ke sektor formal. Justru sekarang waktunya mendorong munculnya lebih banyak entrepreneur muda dari kalangan terdidik,” kata Puguh.

Ia menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki 16 Balai Latihan Kerja (BLK) yang menyediakan pelatihan gratis untuk berbagai keterampilan, seperti otomotif, tata boga, hingga digital marketing. Namun menurutnya, program tersebut belum menyentuh akar persoalan jika tidak diikuti dengan tahapan lanjut berupa inkubasi wirausaha, pendampingan bisnis, dan akses pembiayaan usaha.

“Kalau hanya dilatih, lalu dilepas begitu saja, mereka bisa kehilangan arah. Anak muda perlu dibimbing dalam membangun usaha dari ide, eksekusi, hingga keberlanjutan,” tegasnya.

Puguh juga menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur per Februari 2025 yang menunjukkan tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi masih berada di angka 7,4%. Ini menjadi indikator bahwa dunia kerja formal belum mampu menyerap seluruh tenaga kerja terdidik secara optimal.

Atas dasar itulah, ia mendorong Pemprov Jatim untuk menyusun terobosan kebijakan terpadu yang menggabungkan dunia pendidikan tinggi, pelatihan vokasi, akses permodalan, serta pendampingan kewirausahaan dalam satu ekosistem yang sinergis dan berkelanjutan.

“Jangan sampai ada jurang antara pendidikan dan dunia kerja. Pemerintah harus hadir menjembatani dengan kebijakan inovatif, terutama bagi generasi muda,” imbuhnya.

Puguh menutup reses dengan komitmen untuk membawa aspirasi warga, khususnya keresahan tentang pengangguran sarjana, ke dalam forum pembahasan DPRD Jawa Timur.

“Kami tidak hanya mencatat dan mendengar, tapi juga berjuang agar keresahan seperti yang disampaikan Bu Fatonah ini bisa menjadi dasar kebijakan. Wakil rakyat harus hadir menjawab, bukan sekadar hadir menyimak,” pungkasnya.

Agenda reses tersebut menjadi cermin nyata pentingnya komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat, serta urgensi menghadirkan solusi konkret di tengah tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks di era pasca-pandemi dan digitalisasi. (*)