Dialog di Tengah Aksi, Lukman Hakim Jadikan Kritik Mahasiswa Bahan Evaluasi

Laporan: Ninis Indrawati

BANGKALAN | SUARAGLOBAL.COM – Aksi unjuk rasa yang digelar Himpunan Mahasiswa Bangkalan (HIMABA) di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Selasa (4/2/2026), berujung dialog terbuka. Bupati Bangkalan Lukman Hakim bersama Wakil Bupati Moh. Fauzan Ja’far turun langsung menemui para mahasiswa dan menyerap berbagai aspirasi kritis terkait pembangunan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah sorotan strategis, mulai dari sektor pendidikan, pengelolaan aset dan infrastruktur sekolah, sistem perparkiran, hingga persoalan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dinilai masih belum optimal. Program unggulan satu desa satu sarjana juga tak luput dari evaluasi mahasiswa.

Baca Juga:  LPPD Jatim Kembangkan Kapasitas Intelektual Mahasiswa dan Mahasantri dengan Workshop Penulisan Ilmiah

Isu yang paling mendapat perhatian adalah dugaan adanya pungutan liar dalam Program Indonesia Pintar (PIP) oleh oknum tertentu. Mahasiswa menilai praktik tersebut mencederai semangat pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Menanggapi hal itu, Bupati Lukman Hakim menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk terus membuka ruang kritik dan menjadikan masukan mahasiswa sebagai bagian dari evaluasi kinerja pemerintah daerah.

“Aspirasi yang disampaikan adik-adik mahasiswa ini tentu menjadi masukan penting sekaligus bahan evaluasi bagi kami dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan,” tegas Lukman Hakim di hadapan massa aksi.

Baca Juga:  PGRI 2025: Menghadapi Tantangan Pendidikan Digital dengan Semangat Inovasi

Terkait dugaan pungutan PIP, Lukman menegaskan bahwa Pemkab Bangkalan telah menerbitkan surat edaran resmi yang melarang keras segala bentuk pungutan liar dalam program bantuan pendidikan. Ia juga mendorong masyarakat dan mahasiswa agar tidak ragu melapor apabila menemukan praktik yang menyimpang.

“Jika ada oknum yang terbukti melakukan pungutan, silakan laporkan. Pemerintah daerah tidak akan mentoleransi praktik-praktik yang merugikan masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga:  27 Ton Beras Ludes dalam Dua Hari, Bazar Murah Polres Lamongan Diserbu Warga

Selain sektor pendidikan, persoalan PJU dan infrastruktur juga menjadi fokus perhatian. Pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti titik-titik lampu jalan yang mati serta memperbaiki infrastruktur demi meningkatkan keselamatan dan kenyamanan warga, terutama pada malam hari.

Pertemuan antara pemerintah daerah dan mahasiswa berlangsung kondusif dan dialogis, mencerminkan keterbukaan Pemkab Bangkalan dalam menerima kritik serta aspirasi publik. Aksi ini sekaligus menjadi bukti bahwa peran mahasiswa tetap menjadi mitra strategis dalam mengawal jalannya pembangunan daerah. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
error: Content is protected !!