Diresmikan Tapi Tak Berjalan, Koperasi Merah Putih Perlu Sinergi dan SDM Mumpuni

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM — Program Koperasi Merah Putih yang digagas untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan di tingkat desa kini menghadapi tantangan serius. Beberapa koperasi di Jawa Timur, seperti yang terjadi di Kabupaten Tuban, dilaporkan tidak berjalan bahkan ada yang tutup tak lama setelah diresmikan.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Khusnul Khuluk, mengungkapkan keprihatinannya atas fenomena ini. Ia menyebut bahwa persoalan mendasar terletak pada minimnya kesiapan manajerial dan kurangnya sinergi lintas sektor, (23/07/25).

“Koperasinya memang sudah berbadan hukum, tapi pengurusnya kebingungan. Karena tidak ada perencanaan usaha yang jelas dan terburu-buru dibentuk hanya untuk memenuhi target program,” kata Khusnul dalam keterangan persnya.

Menurut politisi dari Fraksi PKS tersebut, mayoritas koperasi dibentuk tanpa kajian potensi lokal dan cenderung seremonial. Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) digelar dalam waktu singkat, lalu koperasi didirikan tanpa modal dasar, baik simpanan pokok maupun wajib.

Meski mengapresiasi bantuan Pemprov Jatim berupa dana Rp4 miliar untuk pengurusan legalitas koperasi, Khusnul menegaskan bahwa legalitas saja tidak cukup.

“Yang jauh lebih penting adalah pendampingan. Dinas Koperasi Provinsi harus turun ke lapangan, mengenali potensi desa, lalu membimbing koperasi ke arah usaha yang realistis dan berkelanjutan,” tegasnya.

Ia mencontohkan, koperasi bisa diarahkan sesuai dengan karakteristik wilayah. Misalnya, membuka dapur desa untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), membuka klinik desa bila tersedia tenaga medis, atau menjadi agen sembako dan elpiji, asalkan tidak menyaingi usaha warga yang sudah berjalan.

“Pendekatannya harus kolaboratif, bukan kompetitif. Jangan sampai koperasi malah mematikan toko kecil atau agen elpiji milik warga,” ujarnya.

Selain itu, Khusnul mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam mendampingi pengelolaan koperasi, terutama di desa yang minim sumber daya manusia (SDM) berkompeten.

“Kampus, baik negeri maupun swasta, bisa menjadi mitra strategis. Mahasiswa dan dosen bisa bantu koperasi dari aspek manajemen, pemasaran, sampai digitalisasi,” tambahnya.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya membangun sinergi antara Koperasi Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia menyarankan agar keduanya tidak saling bersaing, melainkan saling mendukung dalam pengembangan ekonomi desa.

“Kalau BUMDes bergerak di sektor produksi, koperasi bisa fokus pada distribusi dan pemasaran. Jadi semua punya peran dan saling menguatkan,” pungkas Khusnul.

Dengan evaluasi menyeluruh dan penguatan kapasitas SDM serta kolaborasi antarlembaga, ia berharap program Koperasi Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat desa. (*)