Dorong Layanan Pendidikan Inklusif Berkualitas, Dindik Jatim Gembleng Kepala Sekolah dan Guru SMA–SMK

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Komitmen Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan layanan pendidikan inklusif yang berkualitas terus diperkuat. Salah satunya melalui pelatihan pendidikan inklusif tingkat dasar bagi kepala sekolah dan guru SMA–SMK di wilayah Surabaya dan Sidoarjo.

Sebanyak sekitar 150 kepala sekolah dan guru ambil bagian dalam kegiatan yang digelar selama tiga hari, mulai 3 hingga 6 Februari 2026, bertempat di SMKN 6 Surabaya. Pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesiapan satuan pendidikan dalam melayani peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di sekolah reguler.

Tak hanya sekadar pelatihan, kegiatan ini juga menjadi jawaban atas keterbatasan Guru Pendamping Khusus (GPK) yang selama ini masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Jawa Timur.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menegaskan bahwa pendidikan inklusif tidak boleh dijalankan setengah-setengah. Menurutnya, kualitas layanan harus menjadi prioritas utama agar hak belajar setiap anak dapat terpenuhi secara adil dan setara.

“Sekolah hari ini menghadapi realitas peserta didik yang sangat beragam. Karena itu, kepala sekolah dan guru harus memiliki mindset yang tepat, kebijakan yang adaptif, serta kompetensi pembelajaran yang mampu mengakomodasi kebutuhan setiap anak,” tegas Aries saat membuka kegiatan, Selasa (3/2).

Aries menjelaskan, pelatihan ini dirancang secara komprehensif dan aplikatif. Para peserta dibekali pemahaman mulai dari kebijakan dan manajemen pendidikan inklusif, teknik identifikasi dan asesmen kebutuhan PDBK, hingga penyediaan akomodasi yang layak di lingkungan sekolah.

Tak hanya itu, guru dan kepala sekolah juga dilatih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen adaptif, sehingga proses belajar mengajar dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik.

Sebagai bentuk implementasi nyata, peserta pelatihan juga dibekali keterampilan menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) serta Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang akan diterapkan langsung di sekolah masing-masing.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Surabaya–Sidoarjo, Kiswanto, menekankan bahwa sekolah reguler memiliki kewajiban untuk menerima peserta didik disabilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Namun diakui, keterbatasan jumlah guru pendamping khusus masih menjadi kendala di lapangan.

“Melalui pelatihan ini, guru reguler diharapkan memiliki kemampuan dasar untuk mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan begitu, proses pembelajaran tetap berjalan efektif, aman, dan nyaman bagi semua,” ujarnya.

Dindik Jatim menegaskan bahwa penguatan pendidikan inklusif tidak berhenti pada pelatihan semata. Ke depan, upaya tersebut akan terus diperkuat melalui penguatan kebijakan, peningkatan kompetensi pendidik secara berkelanjutan, serta evaluasi implementasi pendidikan inklusif di sekolah-sekolah.

Dengan langkah konkret ini, Dindik Jatim berharap layanan pendidikan inklusif di Jawa Timur semakin berkualitas dan mampu menjamin hak belajar yang setara bagi seluruh peserta didik, tanpa terkecuali. (*)