DPRD Jatim Desak Pemprov Gandeng NU dan Muhammadiyah Tangkal Hoaks Vaksin Haram di Madura

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA| SUARAGLOBAL.COM – Lonjakan kasus campak di Kabupaten Sumenep, Madura, yang telah menulari lebih dari 2.000 anak dan merenggut 17 nyawa, memicu keprihatinan serius dari berbagai pihak. Salah satu faktor yang ditengarai menjadi penyebab rendahnya cakupan imunisasi di wilayah tersebut adalah masih adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa vaksin mengandung bahan haram.

Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKS, Harisandi Savari, menegaskan perlunya langkah cepat dari pemerintah untuk meluruskan misinformasi terkait kehalalan vaksin. Menurutnya, pendekatan medis semata tidak cukup untuk menjawab keraguan masyarakat, terutama di Madura yang sangat kental dengan nilai-nilai religius.

Baca Juga:  Kolaborasi Menuju Salatiga Mendunia: Penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

“Masalah ini bukan sekadar medis, tapi juga kultural. Masyarakat Madura sangat menghormati kiai dan ulama. Kalau mereka yang menjelaskan, insyaallah keraguan akan hilang,” ujar Harisandi saat ditemui di Surabaya, Selasa (26/8/2025).

Ia menekankan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak hanya mengandalkan tenaga medis, melainkan menggandeng organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam sosialisasi imunisasi. Kehadiran tokoh agama, kata Harisandi, akan lebih mudah meyakinkan masyarakat dibandingkan sekadar kampanye kesehatan dari pemerintah.

Baca Juga:  PUSBAKUM UIN Salatiga Hadirkan Hukum yang Membumi di Desa Giling: Dari Penyuluhan hingga Pendampingan Nyata

“Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 sudah jelas menyatakan imunisasi mubah sebagai ikhtiar menjaga kesehatan. Hal ini harus disampaikan langsung oleh ulama agar masyarakat tidak lagi terjebak hoaks,” tegasnya.

Baca Juga:  Polda Jatim Borong Tiga Penghargaan Nasional di Ajang Rakernis SDM Polri 2025

Lebih lanjut, Harisandi menilai peran NU dan Muhammadiyah sangat penting dalam mendukung program imunisasi massal Outbreak Response Immunization (ORI) di Madura. Program ini menargetkan anak usia 9 bulan hingga 6 tahun melalui distribusi vaksin MR yang didukung lintas sektor.

“Kalau Pemprov hanya mengandalkan tenaga medis, hasilnya akan terbatas. Tapi bila ulama dan ormas Islam ikut turun, masyarakat akan lebih percaya. Ini soal menyelamatkan generasi,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
error: Content is protected !!