Edukasi Pajak Menyapa Desa: Pemkab Sidoarjo Gaungkan Kesadaran Lewat Opsen PKB, BBNKB, dan BPHTB

Laporan: Ninis Indrawati

SIDOARJO | SUARAGLOBAL.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mengambil langkah progresif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengedepankan edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk nyatanya adalah pelaksanaan sosialisasi terkait pajak daerah, khususnya Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kegiatan perdana dalam rangkaian sosialisasi ini digelar di Balai Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, pada Selasa (25/6/2025). Acara ini menandai dimulainya program edukasi pajak yang akan digelar di 20 desa dan kelurahan lainnya di Kabupaten Sidoarjo.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Sidoarjo, Plt. Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Eny Rustianingsih, Camat Buduran, serta Kepala Desa Pagerwojo. Program ini juga melibatkan kolaborasi lintas instansi, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pihak kepolisian, serta unsur pemerintahan desa dan kelurahan.

Dalam sambutannya, Bupati Sidoarjo menekankan pentingnya membangun kesadaran pajak berbasis pemahaman, bukan semata-mata karena kewajiban. Ia menyebut pajak sebagai instrumen utama pembiayaan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pajak bukan sekadar kewajiban administratif, tapi juga investasi masyarakat untuk pembangunan. Melalui edukasi ini, kami ingin membangun kesadaran kolektif bahwa setiap rupiah yang dibayarkan punya kontribusi nyata bagi pelayanan publik,” ujar Bupati.

Ia juga menyoroti empat pilar strategis dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak, yaitu:

1. Kolaborasi antarinstansi,

2. Transparansi dalam pengelolaan pajak,

3. Pemanfaatan teknologi digital untuk kemudahan layanan, dan

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bupati menegaskan bahwa pemerintah harus hadir secara nyata dan membuktikan bahwa setiap dana yang dikumpulkan dari pajak benar-benar dikembalikan dalam bentuk fasilitas dan infrastruktur yang bermanfaat.

Untuk memperkuat implementasi di tingkat lokal, Pemkab Sidoarjo tahun ini juga menetapkan kebijakan tambahan berupa alokasi anggaran sekitar Rp50 juta untuk setiap kelurahan. Kebijakan ini melengkapi skema insentif desa yang sudah lebih dulu berjalan, sebagai bentuk dukungan konkret bagi aparatur kelurahan dalam mendukung peningkatan kepatuhan pajak di wilayahnya.

Plt. Kepala BPPD Eny Rustianingsih menambahkan bahwa program edukasi ini dirancang bukan sekadar menyampaikan informasi teknis, melainkan membuka ruang dialog antara warga dan pemerintah. Dengan begitu, kebijakan pajak dapat dipahami secara substansial oleh masyarakat.

“Kami tidak ingin sekadar memerintah masyarakat untuk taat pajak. Kami ingin mereka tahu kenapa harus taat dan bagaimana hasilnya bisa dirasakan,” jelas Eny.

Sosialisasi ini juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap PKB dan BBNKB yang selama ini menjadi kontributor utama PAD dari sektor kendaraan bermotor, serta BPHTB yang erat kaitannya dengan sektor properti dan perumahan.

Melalui pendekatan langsung ke masyarakat, Pemkab Sidoarjo berharap dapat meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak, dan pada akhirnya memperkuat fondasi fiskal daerah yang mandiri dan berkelanjutan.

Program edukasi ini akan terus bergulir ke berbagai wilayah di Sidoarjo, sebagai bagian dari upaya sistematis dan inklusif untuk menjadikan masyarakat tidak hanya taat pajak, tapi juga paham dan terlibat aktif dalam proses pembangunan daerahnya. (*)