Efisiensi Ala Wali Kota Salatiga: Tanpa Bebani APBD, Kini Gunakan Mobil Pribadi untuk Kendaraan Dinas 

Laporan: Wahyu Widodo

SALATIGA | SUARAGLOBAL.COM – Publik Salatiga dikejutkan dengan perubahan kendaraan operasional Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG. Jika sebelumnya kendaraan dinas wali kota adalah Toyota Fortuner, kini ia terlihat menggunakan Toyota Alphard dalam berbagai kegiatannya. Hal ini menimbulkan spekulasi, apakah Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga diam-diam membeli mobil dinas baru?

Setelah ditelusuri lebih lanjut, tidak ditemukan adanya pengadaan mobil dinas baru dalam anggaran Pemkot. Ternyata, Alphard yang digunakan Robby merupakan mobil pribadinya. Keputusan ini bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bagian dari upaya penghematan anggaran daerah.

Menolak Bebani APBD

Dalam keterangannya kepada wartawan di rumah dinasnya, Robby menegaskan bahwa ia tidak ingin membebani APBD dengan pengadaan kendaraan dinas baru. Oleh karena itu, ia memilih menggunakan mobil pribadinya yang selama ini telah ia gunakan sehari-hari.

“Saya tidak ingin membebani APBD untuk pengadaan mobil dinas wali kota. Sehingga saya memilih mobil pribadi yang selama ini saya pakai setiap harinya,” ungkapnya.

Lebih dari sekadar keputusan pribadi, Robby menegaskan bahwa langkah ini juga bertujuan untuk menjaga marwah pimpinan Kota Salatiga. Menurutnya, pejabat daerah harus bisa memberikan contoh dalam efisiensi penggunaan anggaran.

Komitmen Efisiensi di Berbagai Sektor

Selain menolak pengadaan kendaraan dinas baru, Robby juga mengungkapkan bahwa beberapa kegiatan yang dianggap kurang bermanfaat telah dipangkas, bahkan ada yang dihapus. Ia menekankan pentingnya efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih banyak program pembangunan yang dapat terealisasi.

“Kota Salatiga memiliki potensi luar biasa untuk berkembang. Namun, pembenahan tetap akan dilakukan secara bertahap. Saya yakin ke depan semua rencana pembangunan bisa terealisasi,” ujarnya.

Keputusan wali kota ini pun menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Banyak yang mengapresiasi kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan, namun ada pula yang mempertanyakan sejauh mana kebijakan ini akan diterapkan di sektor lainnya.

Kini, publik menantikan langkah konkret selanjutnya dari Wali Kota Robby dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Apakah efisiensi ini akan berdampak signifikan pada pembangunan kota? Waktu yang akan menjawab. (*)