Enam Nama di Ujung Penentuan, Publik Soroti Detik-Detik Akhir Seleksi Sekda Sumenep

Laporan: Iswahyudi Artya

SUMENEP | SUARAGLOBAL.COM – Atmosfer birokrasi di Kabupaten Sumenep kian memanas. Tahap akhir seleksi Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekda) kini menjadi sorotan luas masyarakat. Enam pejabat terbaik yang berhasil melaju hingga tahap penentuan tengah bersaing ketat memperebutkan satu kursi strategis yang menjadi jantung penggerak pemerintahan daerah.

Bukan sekadar pengisian jabatan, proses ini dinilai sebagai momen penting yang akan menentukan arah reformasi birokrasi di Kota Keris tersebut.

Ketua PWRI Jawa Timur, Ridwan Sutardjo, menegaskan bahwa seleksi Sekda tidak boleh dipandang hanya sebagai prosedur administratif semata. Menurutnya, proses ini merupakan refleksi nyata komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan sistem merit, profesionalisme, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

“Transparansi dan objektivitas harus menjadi landasan utama. Publik berharap kewenangan kepala daerah digunakan untuk memperkuat profesionalisme birokrasi, sehingga hasilnya benar-benar berdasarkan kompetensi dan rekam jejak,” tegas Ridwan, Selasa (9/2/26).

Jabatan Sekda bukan posisi biasa. Sekda memiliki fungsi vital sebagai koordinator seluruh perangkat daerah, pengendali manajemen aparatur sipil negara (ASN), sekaligus penghubung strategis antara kepala daerah dan jajaran birokrasi.

Artinya, figur yang terpilih nantinya harus memiliki kapasitas manajerial yang mumpuni, integritas tanpa cela, serta kemampuan menjaga stabilitas dan etika birokrasi. Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, Sekda dituntut mampu bergerak cepat, responsif, dan tetap profesional.

Tak hanya dari kalangan internal pemerintahan, sejumlah elemen masyarakat sipil dan pemerhati kebijakan daerah turut memberikan perhatian serius terhadap proses seleksi ini. Mereka menilai, keputusan akhir akan menjadi pesan kuat bagi ASN dan masyarakat tentang keseriusan pemerintah dalam membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas.

Pengawasan publik pun dinilai sebagai bentuk kontrol sosial yang wajar dan konstruktif. Transparansi dalam proses seleksi diyakini mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.

Memasuki tahap akhir seleksi, harapan publik semakin menguat. Pemerintah Kabupaten Sumenep membutuhkan Sekda yang tidak hanya piawai secara administratif, tetapi juga visioner dan mampu menjawab ekspektasi masyarakat.

Hasil akhir seleksi ini diharapkan melahirkan sosok birokrat profesional yang mampu membawa birokrasi Sumenep semakin efektif, bersih, serta responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Kini, publik menanti keputusan akhir. Siapa pun yang terpilih, satu hal yang pasti: proses ini menjadi ujian nyata komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan masa depan tata kelola pemerintahan di Sumenep. (*)