Evaluasi MBG, Muh Haris Tekankan Zero Accident dan Standar Keamanan Pangan

Laporan: Yuan

JAKARTA | SUARAGLOBAL.COM — Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi salah satu intervensi sosial terbesar dalam sejarah Indonesia. Namun, ia menilai keberhasilan kuantitatif tersebut harus segera diimbangi dengan penguatan mutu layanan, pengawasan ketat, serta tata kelola yang lebih transparan.

Dalam laporan evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN), hingga akhir 2025 program MBG tercatat telah menjangkau sekitar 55,1 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia dengan dukungan lebih dari 19 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Capaian tersebut menempatkan MBG sebagai salah satu program pemenuhan gizi terbesar di dunia yang dikelola oleh negara.

“Secara kuantitatif, ini adalah capaian monumental. Negara menunjukkan kemampuan mobilisasi yang sangat besar. Namun, kita tidak boleh berhenti pada angka. Yang lebih penting adalah jaminan mutu, keamanan pangan, dan dampak kesehatan jangka panjang bagi anak-anak Indonesia,” ujar Muh Haris di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Soroti Kasus Keracunan dan Standar Keamanan Pangan

Meski capaian distribusi tergolong masif, Muh Haris menyoroti masih ditemukannya insiden keracunan pangan dalam pelaksanaan MBG sepanjang 2025. Ia menyebut kasus tersebut sebagai “alarm keras” bagi pemerintah dan para pelaksana program.

“Program ini menyasar kelompok rentan, terutama anak sekolah. Maka prinsipnya harus zero accident. Tidak boleh ada kompromi terhadap standar higiene, sanitasi, dan pengawasan dapur MBG,” tegasnya.

Ia mendesak agar:

Sertifikasi laik higiene, Audit berkala SPPG, Pelibatan dinas kesehatan daerah, Keterlibatan komite sekolah,

Dijalankan secara konsisten dan sistematis.

Wanti-Wanti Dampak pada Harga Pangan

Selain aspek kesehatan, politisi Komisi IX itu juga meminta pemerintah mengantisipasi dampak MBG terhadap stabilitas harga pangan. Kenaikan permintaan terhadap pangan spesifik seperti telur dan susu dilaporkan telah memicu kenaikan harga di sejumlah daerah.

“Program gizi tidak boleh justru menekan daya beli masyarakat. Negara harus hadir menjaga keseimbangan antara pemenuhan gizi dan stabilitas harga pangan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa rantai pasok MBG harus inklusif dan tidak didominasi segelintir pemain besar. Melalui keterlibatan UMKM, BUMDes, dan produsen lokal, manfaat ekonomi program dinilai dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat lapisan bawah.

Anggaran Membesar, Evaluasi Harus Berbasis Dampak

Terkait rencana peningkatan anggaran MBG pada tahun 2026, Muh Haris mengingatkan bahwa besarnya belanja publik harus diiringi akuntabilitas dan evaluasi berbasis dampak kesehatan dan pendidikan.

“Ke depan, ukuran keberhasilan bukan lagi berapa juta porsi yang dibagikan, tapi sejauh mana program ini menurunkan stunting, meningkatkan kesehatan, dan mendukung kualitas pendidikan anak-anak kita,” jelasnya.

Untuk itu, ia mendorong integrasi data gizi, kesehatan, dan pendidikan agar DPR dan publik dapat memantau manfaat nyata program secara objektif dan terukur.

Komisi IX Pastikan Peran Pengawasan Berjalan

Menutup keterangannya, Muh Haris menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI akan terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap Badan Gizi Nasional dan seluruh mitra pelaksana MBG.

“Kami mendukung penuh tujuan besar program ini. Tetapi dukungan harus disertai pengawasan ketat agar MBG benar-benar menjadi investasi strategis menuju Indonesia Emas 2045, bukan sekadar proyek besar tanpa kualitas,” pungkasnya.