Exit Meeting: BPK Soroti Laporan Keuangan Kemenkumham

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM  – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menggelar exit meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2024. Acara yang berlangsung di Aula Raden Wijaya ini menjadi penutup rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan sejak akhir tahun lalu, (11/04/25).

Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Haris Sukamto, menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh jajaran selama proses audit berlangsung. Ia menekankan pentingnya keterbukaan dan kolaborasi dalam mendukung proses pemeriksaan, termasuk dari unit-unit kerja di bawah Ditjen Pemasyarakatan.

Baca Juga:  Konvoi Brutal di Gresik: Akibatkan Remaja Tewas, Pelaku Terancam Dijerat Hukuman Berat, Ini Jelasnya 

“Meski berasal dari unit yang berbeda, seluruh satuan kerja tetap punya tanggung jawab kolektif atas laporan keuangan Kemenkumham. Pemeriksaan ini jadi sarana introspeksi dan peningkatan kualitas tata kelola,” ujarnya.

Haris juga mengungkapkan bahwa pemeriksaan telah melibatkan berbagai kantor imigrasi, lapas, dan rutan di Jawa Timur. Ia mengakui masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan keuangan, namun menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menindaklanjuti semua temuan untuk perbaikan ke depan.

Baca Juga:  Jejak Aktivisme Prabowo Subianto: Jejaring, Gie, dan Romantika Masa Muda

Sementara itu, Pengendali Teknis BPK, Novid Mahyudin, menyoroti pentingnya transformasi sistem dan pemahaman para pelaksana anggaran dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan. Menurutnya, audit bukan hanya untuk mencari kesalahan, tetapi juga memberikan solusi.

“Seorang auditor ibarat dokter, bukan hanya mendiagnosis tapi juga memberi resep. Temuan audit harus dijadikan bahan pembelajaran, bukan diulangi lagi,” tegas Novid.

Baca Juga:  Ipda Mulyadi: Simbol Loyalitas dan Dedikasi Tanpa Cela di Polres Salatiga

Ia juga menggarisbawahi pentingnya komunikasi aktif antara auditor dan auditee dalam setiap tahapan pemeriksaan. BPK menyampaikan bahwa proses audit masih berjalan, termasuk pengecekan fisik bangunan di Lapas Pasuruan dan Rutan Surabaya.

Pertemuan ini diakhiri dengan harapan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi landasan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di wilayah Jawa Timur. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
error: Content is protected !!