Fraksi PDIP Jatim Dorong Koperasi Modern, KMP Jadi Instrumen Kebangkitan Ekonomi Lokal

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyatakan komitmennya untuk mendorong penguatan koperasi sebagai pilar utama ekonomi rakyat. Melalui program Koperasi Merah Putih (KMP) yang baru saja diluncurkan secara nasional, Fraksi PDIP Jatim menilai ini adalah momentum penting untuk membangun koperasi modern yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus mendorong kebangkitan ekonomi lokal.

Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP, menyampaikan bahwa koperasi harus bertransformasi agar tetap relevan di era disrupsi teknologi dan perubahan pola ekonomi global. Menurutnya, Koperasi Merah Putih adalah jawaban konkret untuk memperkuat ekonomi berbasis gotong royong yang berpihak pada rakyat kecil.

“Koperasi saat ini tidak bisa dikelola dengan cara lama. Koperasi harus modern, dikelola secara profesional, transparan, dan memiliki sistem manajemen yang sehat agar mampu bersaing,” ujar Sri Untari usai menghadiri peluncuran KMP di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

Sebagai Ketua Umum Koperasi Konsumen Setia Budi Wanita (SBW) Malang dan Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari menegaskan bahwa koperasi adalah instrumen kolektif yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat, terutama di pedesaan. Ia juga menyoroti peran penting perempuan dalam pengembangan koperasi, karena kemandirian ekonomi keluarga seringkali berawal dari peran ibu rumah tangga yang aktif dalam kegiatan ekonomi komunitas.

“Ketika perempuan terlibat aktif dalam koperasi, dampaknya langsung terasa pada kekuatan ekonomi keluarga. Dari keluarga yang sejahtera, kita bisa membangun desa yang mandiri dan daerah yang lebih maju,” jelasnya.

Sri Untari juga mengajak generasi muda untuk terlibat dalam koperasi agar tercipta regenerasi dan inovasi. Ia menekankan pentingnya koperasi beradaptasi dengan teknologi digital, baik dalam sistem keuangan, pemasaran, maupun pengelolaan data anggota.

“Koperasi modern harus melek teknologi. Mulai dari digitalisasi pencatatan, penjualan online, hingga tata kelola organisasi yang lebih terbuka dan akuntabel,” tegasnya.

Fraksi PDIP DPRD Jatim berjanji akan terus mengawal kebijakan pengembangan KMP melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dukungan terhadap koperasi menjadi bagian dari komitmen PDIP dalam membangun ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, sesuai dengan ajaran Bung Karno tentang ekonomi gotong royong.

“KMP adalah instrumen kebangkitan ekonomi lokal. Ini bukan ekonomi pasar bebas yang rakus dan eksploitatif, tapi ekonomi berbasis komunitas yang saling menguatkan,” tambah Sri Untari.

Sri Untari berharap masyarakat tidak lagi memandang koperasi sebagai organisasi kelas dua. Ia optimistis dengan pengelolaan yang profesional dan semangat gotong royong, koperasi bisa kembali menjadi tulang punggung perekonomian nasional seperti pada masa kejayaannya.

“Kami ingin koperasi menjadi rumah besar ekonomi rakyat. Dari desa, dari pasar, dari keluarga, ekonomi bisa dibangun melalui koperasi yang sehat, kuat, dan modern,” pungkasnya. (*)