Fraksi PKS Jatim: Pemerintah Harus Serius Tangani Masalah Listrik dan Pertambangan

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa pemerintah provinsi harus lebih serius dan fokus dalam menangani dua persoalan krusial, yakni akses listrik bagi masyarakat dan pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan.

Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur Senin (26/5/25), Juru Bicara Komisi D DPRD Jatim, Harisandi Savari, menyampaikan keprihatinannya terkait masih adanya 46 ribu rumah di Jawa Timur yang belum teraliri listrik. Kondisi ini sangat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Kabupaten Banyuwangi yang mencatat 9 ribu rumah tanpa listrik.

Baca Juga:  Meningkatkan Sinergitas, Polresta Sidoarjo Bersama Nelayan Rayakan HUT ke-74 Polairud

Harisandi menekankan pentingnya percepatan elektrifikasi dengan meningkatkan anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi energi terbarukan untuk menjangkau wilayah yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.

Di sisi lain, Harisandi juga menyoroti persoalan izin pertambangan yang selama ini kerap menimbulkan dampak negatif sosial dan lingkungan. Dengan adanya 322 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Jawa Timur, dia mengingatkan pemerintah harus selektif dalam menerbitkan izin dan melakukan pengawasan ketat agar kegiatan tambang tidak merusak lingkungan dan mengganggu kehidupan masyarakat sekitar.

Baca Juga:  Telkom Siantar Apresiasi Kikiku Guesthouse dengan Hampers Tahun Baru 2025

“Jangan sampai izin tambang diberikan tanpa perhitungan dampak yang matang. Pemerintah harus bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Fraksi PKS juga mengingatkan bahwa ketergantungan Jawa Timur pada energi fosil seperti batu bara, khususnya dari PLTU Paiton, menyebabkan emisi karbon yang sangat besar. Harisandi mendesak agar pemerintah segera mengalihkan kebijakan energi menuju sumber yang lebih ramah lingkungan guna mencegah dampak perubahan iklim.

Baca Juga:  TMC Polresta Malang Kota: Lompatan Teknologi dalam Pengelolaan Lalu Lintas Menuju Kota Malang yang Lebih Aman dan Tertib

“Pemerintah harus berani mengambil langkah berani demi masa depan Jawa Timur yang lebih hijau dan berkelanjutan,” tegasnya.

Dengan penekanan ini, Fraksi PKS berharap pemerintah provinsi dan daerah dapat lebih serius dan terkoordinasi dalam menyelesaikan masalah listrik dan pertambangan demi kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan lingkungan hidup di Jawa Timur. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
error: Content is protected !!