Indonesia Emas atau Indonesia Cemas? PB HMI Soroti Defisit Keadilan Anak Muda

Editor: Wahyu Widodo

JAKARTA | SUARAGLOBAL.COM – Wacana besar tentang “Indonesia Emas 2045” belakangan kembali mengemuka sebagai gambaran masa depan gemilang bangsa. Namun, di balik optimisme itu, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesehatan Masyarakat PB HMI, Fahmi Arsyad, mengingatkan adanya kegelisahan yang tidak boleh diabaikan terkait arah perjalanan Indonesia menuju visi tersebut.

“Menatap 2045, kita sering dibuai mimpi indah tentang Indonesia Emas. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar berlari menuju emas, atau justru berjalan di tempat sambil menyimpan cemas?” ujar Fahmi dalam rilis tertulis yang diterima Suaraglobal.com.

Menurutnya, publik perlu berhenti sekadar menikmati retorika dan mulai menatap realitas secara lebih jujur dan kritis.

Bonus Demografi sebagai “Pisau Bermata Dua”

Indonesia saat ini tengah berada dalam puncak bonus demografi, yakni kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif berada pada titik optimal. Secara teori, momen ini merupakan peluang besar untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi. Namun Fahmi menilai, peluang tersebut dapat berubah menjadi bumerang apabila salah dikelola.

“Bonus demografi ini pisau bermata dua. Jika salah urus, bukan panen raya yang kita dapat, tapi pengangguran massal,” ujar Fahmi.

Ia juga mengutip pandangan ekonom Chatib Basri yang menyoroti risiko Indonesia menjadi negara yang “tua sebelum kaya”. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan di kisaran 5 persen, Indonesia berpotensi terjebak dalam middle income trap saat penduduk mulai memasuki fase menua.

“Bayangkan 2050, penduduk sudah menua, tapi dompet negara masih tipis. Pendapatan per kapita tak cukup menopang beban masa tua. Ini mimpi buruk yang nyata,” tambahnya.

Defisit Keadilan dan Generasi yang Tersisih

Lebih jauh, Fahmi tidak melihat persoalan utama terletak pada kurangnya sumber daya manusia yang cerdas, melainkan adanya defisit keadilan dalam distribusi kesempatan. Ia menyebut banyak anak muda dari kalangan milenial dan Gen Z terjebak dalam kondisi NEET (Not in Employment, Education, or Training), atau menjadi pengangguran terdidik.

“Mereka ada, hidup, tapi tersisih dari roda ekonomi. Ini bentuk ketidakadilan sosial paling brutal, ketika akses untuk maju hanya dinikmati segelintir orang,” jelasnya.

Desakan Perubahan Gaya Kepemimpinan

Fahmi menilai kondisi tersebut menuntut perubahan arah kepemimpinan nasional. Menurutnya, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu mengelola birokrasi, tetapi juga merangkul berbagai kelompok masyarakat melalui pendekatan inklusif.

“Kita harus meninggalkan gaya kepemimpinan bapakisme yang feodal. Pemimpin tidak boleh hanya duduk di atas dan merasa paling tahu. Mereka harus turun, mendengar, dan merasakan langsung kecemasan rakyat,” katanya.

Keadilan Distributif sebagai Syarat Pertumbuhan

Dalam bidang ekonomi, Fahmi menekankan perlunya penerapan keadilan distributif. Ia menegaskan bahwa keberpihakan negara terhadap kelompok lemah tidak harus dilakukan dengan memusuhi kelompok kuat.

“Pastikan kue pembangunan juga dinikmati mereka yang di bawah. Akses modal bagi anak muda harus dibuka, pendidikan vokasi harus benar-benar link and match dengan industri, bukan mencetak lulusan bingung,” tegasnya.

Ia juga mengutip pemikiran Nurcholish Madjid mengenai keadilan sosial sebagai penghapusan segala bentuk diskriminasi.

“Tidak boleh ada anak bangsa gagal hanya karena lahir di daerah terpencil atau tak punya koneksi,” kata Fahmi.

Jendela Waktu Kian Sempit

Fahmi mengingatkan bahwa bonus demografi memiliki batas waktu. Jika dalam dekade ini Indonesia gagal melakukan pembenahan fundamental, maka generasi berikutnya akan menanggung beban yang jauh lebih berat.

“Indonesia Emas tidak akan jatuh dari langit. Ia harus direbut dengan kebijakan yang adil dan kepemimpinan yang merangkul semua,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan nada tegas, “Pilihannya jelas: bergerak bersama merajut keadilan, atau diam membiarkan masa depan memudar menjadi cemas.” (*)