Insentif Tak Jadi Hilang: Guru Non-ASN Salatiga Lega, Pemkot Pastikan Cair, Ini Jelasnya 

Laporan: Wahyu Widodo

SALATIGA | SUARAGLOBAL.COM – Kecemasan para pendidik dan tenaga kependidikan non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) di Kota Salatiga soal hilangnya insentif kesejahteraan pada Tahun Anggaran 2026 mulai menemukan angin segar. Pemkot Salatiga memastikan dana tersebut tetap akan diberikan, meski sempat tidak muncul dalam pos penganggaran awal.

Kabar baik itu disampaikan langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Salatiga, Muthoin, usai rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis (22/1/2026).

“Masalah insentif guru non-ASN yang biasanya diterima setiap satu bulan sekali sudah ada solusinya. Tinggal menunggu waktu pembayaran,” ujar Muthoin.

Ia menegaskan insentif kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN tetap dianggarkan dengan nominal yang sama, yakni Rp500.000 per bulan untuk setiap penerima, seperti tahun-tahun sebelumnya.

Anggaran Sempat Hilang dari Buku, Ini Penyebabnya

Hilangnya pos insentif kesejahteraan pada rancangan anggaran 2026 bukan tanpa alasan. Pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) memaksa Pemkot melakukan penataan ulang anggaran di berbagai organisasi perangkat daerah. Efek domino pun terjadi.

“Karena hal itu, akhirnya kami melakukan rasionalisasi di berbagai organisasi perangkat daerah. Ternyata anggaran di Dinas Pendidikan ikut terpotong,” jelas Muthoin.

Terkait waktu pencairan dana, Pemkot masih menyelesaikan proses administrasi dan memenuhi ketentuan teknis yang diperlukan. Namun pemerintah menegaskan para pendidik non-ASN tidak perlu cemas.

“Untuk guru non-ASN, tenang saja. Insyaallah sudah ada solusi. Tinggal menunggu waktu dan prosedurnya,” tambahnya.

Dari Lapangan: Guru PAUD Merasa Terpukul

Sebelumnya, kabar hilangnya insentif ini sempat menjadi topik hangat di lingkungan pendidikan. Banyak guru mengaku terpukul karena insentif Rp500.000 tersebut sudah menjadi penopang hidup.

Salah satu suara datang dari Kepala Pos PAUD Nusa Indah 02, Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Rizka Fitriarini, yang mengaku syok saat mendengar informasi bahwa insentif tidak lagi masuk dalam anggaran.

“Kami sangat mengandalkan insentif itu. Kalau tidak ada, kami hanya mendapat gaji dari SPP siswa, yaitu Rp75.000 per bulan,” ujar Rizka, Rabu (14/1/2026).

Rizka bukan satu-satunya. Banyak guru PAUD, TK hingga pendidik non-ASN di lingkungan sekolah negeri dan swasta ikut menyuarakan keresahannya melalui forum pendidikan di tingkat kelurahan hingga kecamatan.

Kini Tinggal Menunggu Realisasi

Dengan adanya kepastian dari Pemkot, para pendidik non-ASN kini dapat kembali bernapas lega. Meski belum mengetahui kapan uang tersebut masuk rekening, setidaknya harapan kembali tumbuh.

Bagi mereka, insentif bukan sekadar tambahan, tetapi penyelamat kesejahteraan, terutama bagi pendidik tingkat awal seperti PAUD yang masih minim dukungan finansial.

Harapannya hanya satu: insentif segera cair, tepat waktu, dan tidak kembali hilang dalam proses anggaran tahun-tahun berikutnya. (*)