Jatim Perluas Akses Pendidikan lewat Beasiswa Sekolah Swasta, DPRD Apresiasi Komitmen Pemerataan

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warganya. Salah satu terobosan strategis yang tengah menjadi sorotan publik adalah kebijakan pemberian beasiswa pendidikan ke sekolah swasta bagi siswa lulusan SMP yang tidak tertampung di SMA dan SMK negeri, (24/06/25).

Kebijakan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk DPRD Jawa Timur. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, menyatakan bahwa langkah ini mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap siswa dari keluarga menengah ke bawah yang terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

“Dengan keterbatasan daya tampung sekolah negeri, beasiswa ke sekolah swasta menjadi solusi konkret. Ini bukan hanya soal akses pendidikan, tapi juga soal keadilan dan masa depan generasi muda,” tegas Puguh.

Jumlah Lulusan SMP Membludak, Daya Tampung Negeri Tak Cukup

Data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mencatat, jumlah lulusan SMP dan sederajat tahun 2025 mencapai 682.252 siswa. Sementara itu, daya tampung SMA dan SMK negeri di seluruh Jatim hanya 261.396 kursi. Artinya, sekitar 420 ribu lebih siswa berpotensi tidak tertampung di sekolah negeri.

Melihat realitas tersebut, Pemprov Jatim hadir dengan solusi konkret: penyaluran beasiswa untuk sekolah swasta. Tahun ini, pemerintah telah menyalurkan sebanyak 72.841 beasiswa, terdiri dari:

32.562 beasiswa penuh, yang mencakup seluruh biaya pendidikan siswa selama bersekolah di swasta.

40.279 beasiswa parsial, berupa potongan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga yang masih memiliki kemampuan terbatas.

Transparansi dan Akses Informasi Ditingkatkan

Tak hanya soal pendanaan, Pemprov juga meluncurkan dashboard SPMB Jatim yang dapat diakses secara publik. Melalui dashboard ini, masyarakat bisa melihat daftar sekolah swasta penerima beasiswa, kuota masing-masing sekolah, jenis bantuan yang tersedia, hingga informasi zonasi. Hal ini mendapat pujian dari DPRD sebagai langkah transparansi dan akuntabilitas yang patut ditiru.

“Masyarakat bisa langsung mengakses informasi dan menentukan sekolah pilihan sesuai domisili dan kondisi ekonomi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dan terbuka,” ujar Puguh yang juga politisi dari Fraksi PKS.

Harapan untuk Masa Depan Pendidikan Jatim

Meski memberikan apresiasi tinggi, Puguh menegaskan bahwa program ini masih memiliki ruang untuk diperluas. Ia mendorong agar cakupan beasiswa ditambah dan kualitas pendidikan di sekolah swasta penerima bantuan terus ditingkatkan agar setara dengan sekolah negeri.

“Masalah putus sekolah karena keterbatasan ekonomi masih menghantui Jawa Timur. Tapi dengan langkah seperti ini, kita punya harapan besar untuk menguranginya secara signifikan,” imbuhnya.

Kebijakan ini pun dinilai sebagai langkah progresif yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Lebih dari sekadar solusi jangka pendek, program beasiswa swasta menjadi simbol nyata komitmen Pemprov Jatim dalam membangun pendidikan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan terus dikembangkan, program ini diyakini akan menjadi model inspiratif bagi provinsi lain dalam menghadirkan solusi atas ketimpangan akses pendidikan di Indonesia. (*)