Jawa Timur Menuju Nol Kekerasan: Dorong Sinergi Pusat–Daerah Lindungi Perempuan dan Anak

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM — DPRD Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa kolaborasi strategis antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam menciptakan provinsi yang aman, ramah, dan berkeadilan bagi perempuan dan anak. Penegasan ini disampaikan Fraksi Partai NasDem melalui juru bicaranya, H. Mohammad Nasih Aschal, saat sidang paripurna membahas pendapat Gubernur Jatim mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, (11/08/25).

Nasih Aschal menyebut bahwa keberadaan perempuan dan generasi muda yang tangguh adalah pilar penting bagi percepatan pembangunan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, ia menilai perlu ada kerja sama lintas sektor yang solid, melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, media massa, hingga komunitas lokal.

“Kolaborasi dan kesadaran bersama adalah modal utama untuk memastikan setiap perempuan dan anak di Jawa Timur mendapatkan rasa aman dan perlindungan yang layak,” tegas Nasih di hadapan forum paripurna.

Fraksi NasDem menekankan bahwa penyusunan regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak harus berlandaskan prinsip kemanusiaan, keterpaduan, dan keadilan sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945. Seluruh kebijakan juga wajib selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perubahan Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Selain aspek hukum, Nasih juga menyoroti pentingnya jaminan keamanan dan dukungan bagi korban kekerasan. Ia menekankan bahwa perlindungan tidak hanya berhenti pada proses penegakan hukum, tetapi juga mencakup pemberian layanan rehabilitasi, pendampingan psikologis, serta ruang partisipasi bagi masyarakat untuk terlibat dalam pencegahan maupun pemulihan korban.

“Kita harus memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan memberi kepastian bagi korban untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan dukungan yang memadai,” tambahnya.

Fraksi NasDem mengapresiasi pandangan Gubernur Jawa Timur yang dinilai memberikan arah positif terhadap upaya pembentukan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di daerah. Nasih berharap agar sinergi antara pusat dan daerah tidak sekadar menjadi wacana, melainkan terealisasi dalam bentuk program dan kebijakan nyata.

“Kami berharap kolaborasi pusat–daerah ini benar-benar terwujud sehingga Jawa Timur bisa menjadi provinsi yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak,” pungkas Nasih Aschal. (*)