Jawa Timur Siap Jadi Pionir Beras Fortifikasi, Khofifah Tunggu Restu Regulasi dari Pusat

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan kesiapan penuh menjadi provinsi pertama yang mengimplementasikan program beras fortifikasi dalam rangka mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski demikian, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa langkah ini memerlukan payung hukum yang jelas dari pemerintah pusat sebelum benar-benar dijalankan.

Kesiapan tersebut disampaikan Khofifah saat menerima kunjungan tim World Food Programme (WFP) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (8/8/2025) malam. Menurutnya, keberhasilan implementasi beras fortifikasi akan sangat bergantung pada revisi regulasi dan kebijakan pusat agar pelaksanaan dapat mengikuti prosedur resmi serta menghindari potensi persoalan hukum di kemudian hari.

“Kalau aturannya sudah jelas, Jatim siap jadi pelaksana pertama dan role model beras fortifikasi di Indonesia,” tegas Khofifah.

Gubernur Khofifah juga menekankan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) idealnya menjadi lembaga yang menerbitkan regulasi resmi terkait program beras fortifikasi, mengingat peran strategisnya dalam menjaga standar gizi nasional.

Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, telah menyiapkan anggaran memadai untuk mendukung program MBG. Namun, selain pendanaan, koordinasi lintas lembaga menjadi hal penting agar manfaat beras fortifikasi dapat dirasakan luas oleh masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah.

Dalam kesempatan itu, Khofifah juga mendorong WFP untuk memaparkan kandungan gizi, manfaat kesehatan, serta data keberhasilan beras fortifikasi di hadapan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, BGN, dan kementerian terkait lainnya. Salah satu contoh sukses yang ia soroti adalah program beras fortifikasi di India, yang terbukti efektif menekan angka stunting secara signifikan.

Sementara itu, Saskia de Pee, Senior Advisor WFP, mengungkapkan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk menjalin kolaborasi strategis dalam mengintegrasikan beras fortifikasi ke dalam program MBG di Indonesia. Menurutnya, produksi beras fortifikasi secara massal akan menurunkan harga jual sehingga bisa menjangkau lebih banyak anak di seluruh wilayah Indonesia.

“Ini bukan hanya investasi untuk pendidikan, tapi juga untuk kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia di masa depan,” kata Saskia.

Jika dukungan regulasi dari pemerintah pusat terwujud dan anggaran daerah siap digelontorkan, Jawa Timur berpeluang besar menjadi pelopor nasional penerapan beras fortifikasi. Langkah ini dinilai strategis untuk meningkatkan kualitas gizi generasi penerus bangsa sekaligus mendukung visi Indonesia dalam mengatasi masalah gizi kronis seperti stunting. (*)