Kado Merdeka untuk Pahlawan Tanpa Tanda Jasa: Pemerintah Salurkan Insentif untuk Guru Non-ASN, Gubernur Jateng Apresiasi Langkah Pemerintah

Laporan: Andi Saputra

JAKARTA | SUARAGLOBAL.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut positif program insentif bagi guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) dan pendidik nonformal yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Menurut Luthfi, program insentif ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar para guru, khususnya yang selama ini belum memiliki status ASN, namun memiliki kontribusi besar dalam dunia pendidikan.

“Guru-guru menjadi lebih sejahtera dengan hadirnya negara,” kata Ahmad Luthfi usai menghadiri acara peluncuran program insentif guru non-ASN, bantuan subsidi upah pendidik nonformal, dan bantuan afirmasi kualifikasi S1/D4 untuk guru, di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Program tersebut diluncurkan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti. Tiga program utama yang diluncurkan sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, dikemas dalam tajuk “Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru.”

Pemprov Jateng Sudah Mulai Lebih Dulu

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa Pemprov Jateng sejatinya sudah lebih dulu mengalokasikan dukungan terhadap guru non-ASN dan pendidik nonformal melalui skema pembiayaan daerah.

Insentif tersebut berbentuk gaji atau honorarium bagi guru di satuan pendidikan (satpend) negeri, yakni SMA, SMK, dan SLB, yang besarnya disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Honorarium ini, termasuk untuk guru tamu, ditanggung penuh oleh APBD Provinsi Jawa Tengah melalui skema Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan.

Pada tahun 2025, alokasi anggaran BOP Pendidikan Jateng sebesar Rp472,381 miliar.

Jumlah guru non-ASN atau guru tidak tetap (GTT) yang menerima manfaat program ini di Jateng mencapai 3.043 orang, dengan rincian:

Guru SMA: 1.313 orang

Guru SMK: 1.442 orang

Guru SLB: 288 orang

Untuk guru yang mengabdi di satuan pendidikan swasta, Pemprov Jateng turut memberikan dukungan pembiayaan melalui skema BOS Daerah (Bosda). Dukungan ini juga diarahkan untuk membantu pemenuhan honorarium guru swasta.

Pada tahun 2025, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran Bosda sebesar Rp142,632 miliar.

Penguatan dari Pemerintah Pusat

Meski Pemprov Jateng telah bergerak lebih dahulu, Sadimin menilai program dari Kemendikdasmen ini sangat penting sebagai pelengkap upaya daerah.

Salah satu program utama dari pemerintah pusat adalah bantuan subsidi upah (BSU) bagi guru non-ASN. BSU ini diberikan selama tujuh bulan, dengan nilai Rp300.000 per bulan.

“Baru tahun ini ada untuk insentif selama tujuh bulan, berarti total nilainya Rp2,1 juta. Dengan peningkatan kesejahteraan ini, harapannya kualitas pendidikan di Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya, akan lebih bermutu dan berkualitas,” jelas Sadimin.

Tiga Program Strategis: Kado untuk Guru dari Presiden

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa “Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru” merupakan bagian dari tiga program strategis Kemendikdasmen, yang sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut juga merupakan tindak lanjut dari arah kebijakan Presiden dalam pidato peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025, di mana Presiden menekankan pentingnya peningkatan mutu guru dan pemerataan akses pendidikan.

Tiga program utama tersebut meliputi:

1. Program Afirmasi Kualifikasi S1/D4 untuk Guru

Pemerintah memberikan bantuan kepada 12.500 guru untuk menempuh pendidikan jenjang S1 atau D4 melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang tersebar di 112 perguruan tinggi.

2. Insentif Guru Honorer Non-ASN

Insentif sebesar Rp300 ribu per bulan selama tujuh bulan, dengan total Rp2,1 juta, diberikan kepada 341.248 guru honorer.

Penyaluran dilakukan sekaligus dalam satu waktu dan langsung ditransfer ke rekening guru yang bersangkutan.

3. BSU untuk Guru PAUD Nonformal

Sebanyak 253.407 guru PAUD nonformal juga mendapat BSU sebesar Rp300.000 selama dua bulan.

Selain itu, pemerintah tetap menyalurkan tunjangan sertifikasi kepada 1.438.029 guru di seluruh Indonesia.

“Pemerintah juga menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) untuk 253.407 guru PAUD nonformal. BSU sebesar Rp300.000 untuk 2 bulan. Juga tunjangan sertifikasi kepada 1.438.029 guru di Indonesia,” katanya.

Program ini menjadi penanda kuat bahwa pemerintah terus berkomitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan para guru, terutama mereka yang selama ini mengabdi tanpa status ASN. Dengan peningkatan kesejahteraan ini, diharapkan pendidikan nasional semakin inklusif, merata, dan berkualitas. (*)