Kasus HIV Surabaya Melonjak, DPRD Jatim Ingatkan “Alarm Serius” dan Desak Edukasi Masif

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM — Lonjakan kasus HIV/AIDS di Kota Surabaya kembali menjadi perhatian serius DPRD Jawa Timur. Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim sekaligus anggota legislatif dari Dapil Surabaya, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa peningkatan kasus tersebut harus ditangani secara cepat melalui penguatan edukasi dan peningkatan kesadaran publik.

Berdasarkan data terbaru, Surabaya tercatat sebagai daerah dengan kasus HIV tertinggi di Jawa Timur, yakni 368 kasus. Di bawahnya, menyusul Sidoarjo (270 kasus), Jember (229 kasus), serta Pasuruan (209 kasus). Tren peningkatan ini disebut sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan langkah terpadu lintas sektor.

Lilik menyampaikan keprihatinannya dan menyebut kondisi ini sebagai “alarm penting” bagi Pemerintah Kota Surabaya.

“Kita semua prihatin dengan meningkatnya angka HIV di Surabaya. Ini alarm penting bahwa Surabaya membutuhkan langkah yang lebih serius, terarah, dan menyeluruh,” ujarnya.

Edukasi Menyeluruh Jadi Prioritas Utama

Menurut Lilik, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan edukasi yang tepat, mudah dipahami, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Edukasi ini dinilai sebagai langkah preventif paling efektif untuk menekan risiko penularan HIV di tengah masyarakat.

Ia menegaskan bahwa edukasi tidak cukup hanya pada level umum, tetapi harus masuk hingga ke sekolah-sekolah agar anak dan remaja memahami kesehatan reproduksi, risiko penularan HIV, serta cara melindungi diri.

“Anak-anak dan remaja perlu memahami kesehatan reproduksi, risiko penularan, dan cara melindungi diri,” tegasnya.

Lilik menambahkan, edukasi sejak dini bukan untuk menakuti, tetapi membekali generasi muda dengan informasi yang benar sehingga mereka tidak mudah terjebak dalam perilaku berisiko.

Kolaborasi Lintas Sektor Tanpa Stigma

DPRD Jatim juga mendorong pemerintah untuk menggandeng tenaga kesehatan, sekolah, komunitas, hingga tokoh agama dalam menjalankan edukasi publik. Pendekatan lintas sektor ini dinilai penting agar informasi dapat tersebar lebih luas dan masyarakat tidak terjebak pada stigma terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

“Kita harus bijak bertindak, tetapi tetap waspada sejak awal,” tambah Lilik.

Lilik menekankan bahwa pendekatan humanis dan berbasis data dibutuhkan untuk menjaga ketenangan publik tanpa mengurangi kewaspadaan terhadap penyebaran virus.

Kesadaran Publik Menjadi Kunci Pengendalian

Di akhir, Lilik menegaskan bahwa kesadaran kolektif masyarakat merupakan pondasi utama dalam upaya menekan penularan HIV di Surabaya. Dengan informasi yang tepat dan koordinasi yang solid antar-instansi, ia optimistis penyebaran HIV dapat ditekan tanpa menimbulkan kepanikan atau diskriminasi.

“Dengan edukasi yang benar dan respons yang terkoordinasi, kita bisa menekan penularan HIV tanpa stigma dan tanpa kepanikan. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perlindungan,” pungkasnya.

Lonjakan kasus HIV yang terjadi saat ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta masyarakat untuk memperkuat upaya preventif demi menjaga kesehatan publik dan memutus rantai penularan HIV di Kota Surabaya. (*)